Opini

Apa Kata Dunia, PDIP Oposisi kepada Petugas Partai

Yayat R Cipasang
×

Apa Kata Dunia, PDIP Oposisi kepada Petugas Partai

Sebarkan artikel ini
Foto: JawaPos.com

PDIP dan PKS bahkan sudah mewacanakan Hak Angket.

TAK pernah menyangka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebuah partai pemenang pemilu cum partai penguasa, bisa terjerembab menjadi oposisi. Lucunya, mereka jadi oposisi bukan lantaran kalah dalam peralihan kekuasaan periodik melainkan ‘dikhianati’ kadernya sendiri sekaligus petugas partai.

Presiden Jokowi sebagai kader PDIP wajib hukumnya mendukung calon presiden yang diusung partainya. Seperti halnya Jokowi ketika menjadi calon presiden yang didukung penuh dan allout mesin partai hingga terpilih menjadi presiden dua periode.

Tapi apa yang terjadi sekarang? Jokowi yang dikenal dengan Politik Cawe-cawe, justru mendukung calon presiden dari partai lain ‘hanya’ karena putranya, Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Logika sederhana, sudah pasti seorang ayah akan mendukung anaknya. Apalagi dengan isu ‘Mahkamah Keluarnga’ yang santer dan sudah menjadi tragedi demokrasi di Indonesia, adalah bukti keabsahan rencana Jokowi untuk membangun dinasti politik. Fakta itu bukan hasil improvisasi atau rencana dalam satu malam melainkan sudah didesain jauh-jauh hari dan melibatkan pemikir kelas tinggi.

Oposisi Semakin Bengkak

Sikap Jokowi yang memutuskan untuk berpihak kepada Prabowo dengan merestui putranya menjadi cawapres, sekaligus menambah jumlah oposisi di Parlemen. Dalam hitungan analis kebijakan publik dan politik mutakhir, Said Didu, kursi oposisi di DPR sudah lebih dari 50 persen.

Komposisi ini pula yang memungkinkan isu pemakzulan terus menjadi wacana liar. PDIP dan PKS bahkan sudah mewacanakan Hak Angket.

Bukti Jokowi tidak ‘bersahabat’ dengan PDIP diperlihatkan secara gamblang saat semua atribut yang bernuansa Partai Banteng dan juga baliho capres/cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus disingkirkan dari jalan yang akan dilewati rombonga Presiden Jokowi.

Sangat tragis. Perilaku yang dianggap mereka tidak adil tersebut harus diterima justru di kandangnya sendiri.

Politisi senior PDIP Mayjen TNI (Pur) TB Hasanuddin pantas tersinggung dan meradang ketika atribut partai di sepanjang Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali, digasak Satpol PP.

“Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Tentu yang lebih aneh adalah sikap PDIP yang tidak bisa tegas kepada petugas partainya. Justru seolah ada anggapan di masyarakat bila Jokowi dipecat dari PDIP, ada kekhawatiran Partai Banteng bakal ditinggalkan pendukung fanatik Jokowi. Apalagi kalau PDIP masih percaya dengan gula-gula lembaga survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada Jokowi lebih dari 80 persen.

Ya, kalau begitu selamat datang kepada PDIP menjadi bagian dari oposisi. Jangan percaya dengan janji netralitas dan imparsialitas Presiden. Karena saya yakin Presiden tidak percaya dengan ucapan Kahlil Gibran, “Anakmu bukan milikmu.”