BARISAN.CO – Pelantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru menggantikan Johnny G Plate yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G dipandang sebagai upaya menguatkan kembali dukungan relawannya, dengan menaruhnya di dalam lingkaran kabinet.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra. Menurutnya, hal ini dilakukan karena sikap politik Jokowi, belakangan terkesan bertentangan dengan harapan masyarakat kebanyakan.
“(Itu tercermin) mulai dari intervensi politik, hingga program pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan publik, juga terkait konsolidasi Pilpres 2024,” kata Dedi melalui keterangan persnya, Senin (17/7/2023).
Dedi juga menyebutkan perombakan kabinet harus dilakukan Jokowi karena langkah politik Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang secara terbuka berseberangan dengan Jokowi. Selain mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), Partai NasDem juga saat ini sudah bersikap menjadi kritikus pemerintah.
“Itulah sebab, mulai dari kelompok pengusaha, aktivis media dan jaringan, hingga tim lapangan kembali direkrut Jokowi untuk menempati posisi di kabinet. Para wamen yang dilantik hari ini tidak lebih hanya untuk menambah pay roll. Posisi mereka sebenarnya tidak diperlukan sama sekali,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dengan melantik satu menteri dan lima wakil menteri baru di Istana Negara, Senin (17/7/23).
Dalam reshuffle kabinet kali ini, Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2019-2024, menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus BTS.
Selain Budi Arie, Presiden Jokowi juga melantik lima wakil menteri baru. Mereka adalah Profesor Paiman sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
Pahala Nugraha Mansury sebagai wakil menteri luar negeri. Rosan Perkasa Roeslani sebagai wakil menteri BUMN. Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Syaiful Rahmat Dasuki sebagai wakil menteri agama.
Strategi Jelang 2024
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam. Menurutnya, Jokowi nampaknya tengah mempersiapkan strategi dalam menghadapi 2024 dengan menempatkan dua tokoh relawannya dalam pemerintahan. Apalagi, Projo menjadi salah satu organ yang mendapatkan perhatian dari Jokowi.
“Diberinya porsi besar bagi Budi Arie Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu,” kata Umam kepada wartawan.
Jokowi, kata Umam, seperti memberikan wadah bagi organisasi relawannya yang terlihat saat ini lebih condong mendukung Ketum Prabowo Subianto. Ia menyebut kemungkinan hal itu juga menggambarkan sikap Jokowi di 2024.
“Padahal, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai ‘hanya sempalan kecil’ dari jaringan relawan Jokowi, yang hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan, belakangan ini Projo sendiri sering menujukkan kedekatannya dengan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto,” ucapnya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menambahkan keuntungan tambahan Jokowi menunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo yakni untuk menertibkan cyber space Indonesia.
“Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024, sehingga ‘stabilitas’ tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada,” tandas dia. [rif]
