Khazanah

Dinamika Diskursus Bank Syariah, Antara Pendapat Fiqh dan Implementasi di Lapangan

Beta Wijaya
×

Dinamika Diskursus Bank Syariah, Antara Pendapat Fiqh dan Implementasi di Lapangan

Sebarkan artikel ini

Analisis Irham Fachreza Anas, Pemerhati Ekonomi Syariah

BARISAN.CO – Selang ratusan purnama kemudian pada 2010, diskursus tentang bank syariah masuk ke level berikutnya. Sebelumnya masyarakat cukup diyakinkan bahwa kontrak bisnis produk bank syariah sudah sesuai syariah dengan merubah istilah dan prosedur. Namun demikian, penjelasan perubahan kontrak bisnis tidak cukup menyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut sudah sesuai prinsip syariah.

Jika calon nasabah ditawarkan produk tabungan dengan akad wadiah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana akad wadiah itu diterapkan, bagaimana pemenuhan rukun dan syaratnya, siapa bertindak apa dan pertanyaan teknis lainnya. Tenaga pemasar mulai dituntut harus mampu menjelaskan dengan narasi yang tepat, bagaimana mekanisme dari perubahan istilah dan prosedur tadi dipraktikkan oleh Bank Syariah.

Pada periode ini kritik dari cendekiawan seperti Muhammad Arifin Badri, Hafidz Abdurrahman, Erwandi Tarmidzi, Ammi Nur Baits dan lainnya, menyoal sisi teknis transaksi dengan pendekatan pendapat fiqh klasik. Kritik-kritik ini kemudian bersimpul membentuk opini Bank Syariah belum 100% murni Syariah. Tidak sedikit ada oknum “mendadak mufti” menebar kegaduhan di dunia maya berfatwa membolehkan menyimpan uang di Bank Konvensional tanpa udzur. Syaratnya cukup dengan menghilangkan bunga di tabungan mereka. Bunga itu sendiri telah ditetapkan sebagai bentuk praktik riba yang diharamkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest atau Fa’idah). Oknum “mendadak mufti” ini tidak segan mengajak masyarakat untuk mulai meminta penghapusan bunga pada simpanan mereka di Bank Konvensional.

Kritik ketidakmurnian Bank Syariah didasarkan pada dugaan terjadinya diskrepansi antara praktik bisnis dengan pendapat fiqh yang diklaim paling shahih (valid) dan rajih (kuat). Celakanya, sekelompok masyarakat juga menggunakan klaim tersebut untuk menegasikan pendapat fiqh yang telah disepakati dalam ijtihad kolektif dewan ulama yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/DSN MUI. Tak jarang dewan ulama juga menjadi sasaran “tahdzir” mereka. Produk pendapat fiqh hasil ijtihad kolektif ulama DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI. Fatwa inilah yang menjadi rujukan praktik bisnis perbankan Syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari tulisan bertajuk “Understanding The Misunderstood Concept” pada situs www.mui.or.id, “Pengkritik ini biasanya baru masuk ke dalam industri keuangan dengan idealisme tertentu dalam pikirannya. Ketika mereka merasakan ada diskrepansi antara idealisme dengan apa yang mereka rasakan dalam industri, mereka mengkritiknya secara frontal.

Dengan terburu-buru mereka menyimpulkan bahwa praktik keuangan syariah saat ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulan seperti ini jelas berbahaya bagi dirinya dan lembaga keuangan syariah karena didasarkan pada kebodohannya sendiri. Berbahaya bagi dirinya karena kebodohan tidak akan mengantarkan kepada kebenaran. Berbahaya bagi pihak lain karena kebedohannya itu akan ditularkan kepada masyarakat sehingga mereka menjadi bingung dan tidak menentu.”