JABATAN tak harus mentereng. Jabatan kecil pun bila dapat dikapitalisasi menjadi elektabilitas, justru menjadi sangat penting. Apalagi menjelang Pemilu 2024. Apapun yang punya pengaruh dan bisa mendatangkan massa mesti dirangkul.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memanfaatkan peluang tersebut. Jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dia manfaatkan secara maksimal.
Belum lama ini, Ganjar mengumpulkan lebih dari 4.000 kepala desa se-Jawa Barat di Kota Bandung. Ganjar menganggap kades ini memiliki pengaruh dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Kementerian Keuangan untuk tahun 2023 menggelontorkan dana desa Rp70 triliun. Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp68 triliun.
Ganjar Kecele
Boleh-boleh saja Ganjar yakin bisa memaksimalkan pengaruhnya sebagai Ketua Dewan Pembina PAPDESI. Namun selama ini pandangan masyarakat tentang kades dan perangkatnya di kalangan masyarakat sangat jelek.
Kasus korupsi yang mendera banyak kepala desa telah membuat masyarakat muak. Mereka juga dianggap menjadi raja-raja kecil di daerah dan hedon.
Lantaran tergiur dana desa sekira Rp1 miliar, banyak tokoh masyarakat bertarung untuk jadi kades. Sampai satu orang calon kades bisa mengeluarkan dana Rp500 juta sampai Rp1 miliar lebih untuk kampanye dan menyuap demi menjadi kades. Sama halnya dengan sejumlah anggota DPRD, DPR, bupati dan juga gubernur, setelah berkuasa mereka juga harus balik modal. Model korupsinya sama saja, kades juga bisa jual pengaruh atau menggerogoti dana desa.
Selain korupsi, kasus lain yang menjadi tren di kalangan kades dan perangkatnya banyak diberitakan kasus perselingkuhan dan beristri banyak. Ada yang menduga ini konsekuensi banyaknya uang yang mereka kelola.
Seorang teman berseloroh, “Kades seharusnya tidak hanya memelihara janda-janda tetapi juga fakir miskin.”
Kampanye Antikorupsi
Dan, yang menarik di hadapan kades, Ganjar juga berpesan agar mereka solid dan terus bekerja untuk masyarakat. Tak kalah heroiknya, Ganjar juga meminta kades tidak korupsi. Mereka harus ikhlas bekerja untuk masyarakat.
Namun, pesan Ganjar tersebut apakah masuk telinga kanan para kades atau tidak. Kalaupun masuk telinga apakah keluar telinga kiri atau tidak.
Para kades dan publik masih belum lupa dengan jejak digital dan kasus hukum yang mendera Ganjar. Kasusnya belum final. Soal KTP Elektronik alias e-KTP.