Pemilu diharapkan tetap berjalan sesuai jadwal.
BARISAN.CO – Tiga elemen di Kalimantan Selatan yakni Forum Kalimantan Bangkit, DPW Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Kalimantan Selatan, dan Relawan Mahasiswa Banjarmasin menggelar diskusi terkait isu politik terkini. Acara digelar di Warung STMJ Jalan Pangeran Samudera, Banjarmasin, Jum’at (2/6/2023).
Hadir dalam diskusi diantaranya Ketua DPW ANIES Kalsel H Martinus, Inisiator Forum Kalimantan Bangkit Dr Subhan Syarief, Cecep Ramadhani, Dr Uhaib dan para mahasiswa.
Dalam paparannya, H Martinus mengingatkan, peran mahasiswa saat ini sangat penting dalam terus menyuarakan harapan masyarakat. Ia menceritakan, daya kritis mahasiswa dari masa ke masa terus tergerus.
Maka dari itu, Martinus ingin seluruh elemen masyarakat bersatu dan kompak untuk terus mengawal pemerintah agar bisa menjaga amanah dengan baik.
“Kita terus mengawal agar pemerintah bisa melaksanakan pemilu sesuai jadwal dan tentunya mahasiswa bisa terus kritis bersama semua elemen mengawal jalannya pemilu (pemilihan umum),” katanya.
Martinus menegaskan, sikap masyarakat jelas yakin pemilu bisa dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, tidak boleh ada upaya apapun untuk menunda pemilu.
Dosen Universitas Islam Kalimantan Dr Uhaib menyampaikan, peran civil society sangat penting. Sehingga, Uhaib berpesan agar seluruh elemen mulai dari masyarakat, akademisi, dan mahasiswa harus diperkuat.
“Pemerintah harus terus dikawal, diingatkan dan dikritik karena kebijakannya banyak tidak sesuai, inilah pentingnya peran civil society harus diperkuat,” cetusnya.
Sementara, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Nesya berharap agar pemerintah transparan atas kebijakan yang diambil. Nesya menilai, ada kesan pemerintah cenderung memanipulasi informasi yang disampaikan kepada publik.
“Masyarakat sebenarnya tahu dan merasakan sendiri sedang ada masalah tapi pemerintah selalu bilang semua baik-baik saja. Ini yang kami soroti, kita tidak boleh mengkritik terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat,” ungkapnya.
Mahasiswa lainnya, Zainal Arifin menilai pemerintah sekarang ini sebagai pemerintah ecek-ecek. Hal itu dikarenakan banyak peraturan yang dibuat tidak masuk akal.
“Misalnya saja Omnibus Law soal tenaga kerja justru membuat posisi buruh semakin lemah dan menguntungkan pihak pengusaha,” cetusnya.
Zainal juga menyoroti masalah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang menurutnya pemborosan.
“Saya kurang setuju karena IKN pemborosan uang negara. Penambang pasir laut itu juga jadi sorotan sayak karena itu jelas merusak lingkungan,” tegasnya.
Khusus Pemilu, Zainal juga satu suara dengan yang lain. Baginya, transisi kepemimpinan harus dilaksanakan. Sebab, Jokowi sudah dua periode menjadi presiden, tuturnya.
“Kami tentu tidak setuju dengan penundaan pemilu. Kita perlu transisi kepemimpinan nasional bisa berjalan baik dan harapan kami dari anak muda adalah hadirnya pemimpin yang membawa perubahan menjadikan Indonesia lebih baik,” pungkasnya. (Yat)
