Opini

Horeee…PDIP Jadi Oposisi

Yayat R Cipasang
×

Horeee…PDIP Jadi Oposisi

Sebarkan artikel ini

Sikap PDIP yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan juga berkonsekuensi serius.

SECARA mengejutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam sekejap bersalin rupa dari partai koalisi pendukung pemerintah berbalik menjadi oposisi. Hanya karena PDIP pusing dan teralienasi dalam peta koalisi menjelang Pemilu 2024.

PDIP mutung karena Jokowi yang menjadi petugas partai seharusnya berpihak kepada bakal calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, tetapi justru Jokowi disebut-sebut malah merestui koalisi bongsor bersama Prabowo Subianto. Golkar dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) justru malah masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB.

KIB hanya menyisakan PPP di kubu PDIP. Itu pun gamang, karena Sandiaga Uno, sepertinya urung jadi cawapres Ganjar. Sementara PPP pun disebut-sebut bergabung ke PDIP cuma bawa masinis dan kondektur. Sementara gerbongnya kosong melompong karena umatnya berbelok ke Anies Rasyid Baswedan.

Kondisi tersebut tentu membuat gelisah elite PDIP. Mereka khawatir, Ganjar ketika lari pagi kemungkinan hanya ditemani ajudannya saja. Dan itu sangat jelek untuk pencitraan dalam teori nominalisasi. Bagaimana mau disebut ratusan ribu atau jutaan bila dalam frame kamera hanya ada empat orang yang menyertai.

Kenyataan seperti itulah sepertinya yang membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerang Pemerintah dengan isu food estate yang menjadi program strategis nasional Presiden Jokowi dengan pelaksana di lapangan yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Intinya, Hasto menyebut food estate sebagai proyek gagal dan merusak lingkungan. Dia juga menuduh ada sekira Rp1 triliun dana food estate masuk ke sebuah partai. Isu yang seksi!

Mendadak Oposisi

Sikap oposisi dadakan PDIP menarik bila berlanjut pada pemecatan Jokowi sebagai petugas partai. Bila itu tidak dilakukan, sikap oposan PDIP hanyalah dalam rangka gertakan atau sekadar tukar tambah.

Kritik PDIP atas program strategis nasional lumbung pangan atau food estate seluas 165 ribu hektare di atas bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektare zaman Orde Baru di Kalimantan Tengah dan di beberapa daerah lain senilai Rp104,2 triliun, dianggap setengah hati. Kalau memang total menjadi oposisi dan menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan, maka tuduhan yang sama juga harus dialamatkan pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat Jakarta – Bandung dan juga sejumlah pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan tol.

PDIP Harus Cabut Gugatan

Sikap PDIP yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan juga berkonsekuensi serius. Dengan sikap terbaru PDIP yang mengusung kelestarian alam dan keberlanjutan berarti DPP PDIP juga harus memerintahkan kader-kadernya yang menggugat dan melaporkan Rocky Gerung ke Mabes Polri segera mencabutnya. Termasuk anggota PDIP yang mempersekusi Rocky Gerung di Yogyakarta pun harus meminta maaf. Karena ternyata isu yang menjadi alasan Rocky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi soal IKN juga senapas dengan keprihatinan PDIP yaitu terkait kebijakan yang merusak lingkungan.

PDIP kini sudah menabuh genderang perang melawan kejahatan lingkungan. PDIP sudah bersama kelompok yang mengusung isu environmental ethics. Kelompok yang selama ini dianggap oposisi.