Opini

Intrik dan Fiksi dalam Politik Indonesia

Yayat R Cipasang
×

Intrik dan Fiksi dalam Politik Indonesia

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: esfenderkorkmaz.com

ENTAH siapa yang harus bertanggung jawab atas nihilnya investor yang masuk ke dalam salah satu proyek kesayangan Presiden Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengakuan jujur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, menguak fakta sebenarnya tentang nasib IKN paling mutakhir.

“Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” kata Basuki dalam pernyataannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Dua proyek mencusuar Jokowi yang selalu menjadi penekanan untuk diteruskan presiden berikutnya — IKN dan Kereta Cepat Jakarta- Bandung — tidak berjalan mulus. Padahal kedua proyek ini mendapat sokongan yang sangat besar dari APBN.

Sebagian analis menyebut, kenapa Jokowi yang seharusnya fokus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan kini justru sibuk menjadi ‘King Maker’ sekaligus ‘Ketua Umum dari Ketua Umum Partai Koalisi’, salah satunya menyelamatkan proyek strategis tersebut agar tidak digagalkan di tengah jalan.

Publik sangat paham sasaran yang dimaksud, Anies Rasyid Baswedan. Jokowi sangat khawatir bila proyek kesayangannya dibatalkan. Entah apa alasannya. Karena yang jelas, Jokowi tak akan merasakan dan menempati istana baru di IKN. Kenapa harus ngotot membangun?

Banyak alasan dan dugaan yang menjadi begitu ngototnya Jokowi membangun IKN. Namun itu hanya rumors dan fiksi publik. Hanya waktu yang akan membuktikannya. Banyak yang awalnya dianggap fiksi ternyata benar-benar terjadi.

Penguasa sepertinya trauma dengan pembatalan proyek reklamasi di lepas pantai Jakarta. Pembatalan sangat mulus padahal yang dilawan adalah pengusaha kelas kakap.

Penguasa negeri ini sepertinya traumatis, proyek sebesar itu dengan mudah dibatalkan oleh sebuah janji politik yang ditunaikan. Mungkin awalnya berharap janji itu diingkari sebagaimana kebiasaan pejabat lain saat kampanye, buat janji untuk diingkari. Anies tidak seperti itu.

Reklamasi sangat mudah untuk dibatalkan dengan sebuah tanda tangan. Padahal reklamasi itu murni duit pengusaha, tidak menggerogoti APBN. Apalagi proyek IKN, Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau proyek bandara dan jalan tol yang nguras APBN lewat utang, tentu lebih mudah dibatalkan bagi pemimpin yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan. Mungkin kekhawatiran fiksional seperti itu yang ada pada diri penguasa saat ini.

Fenomena Anies Ditakuti

Setidaknya ada tiga fenomena menarik yang berkelindan kenapa Anies begitu ditakuti penguasa saat ini. Gerakan itu sangat masif.

Pertama, upaya menggagalkan Anies sebagai cawapres terus dilakukan secara masif. Sampai Istana pun yang seharusnya untuk membahas kepentingan dan nasib rakyat menjadi tempat kumpul ketua umum parpol yang jelas sangat mementingkan pribadi, kelompok dan golongan.

Ketua umum partai koalisi seperti Airlangga Hartarto dari Golkar dan Muhaimin Iskandar dari PKB yang membujuk Demokrat agar keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sebagai bukti nyata ada upaya sistematis untuk menjegal Anies.

Namun, lagi-lagi publik selalu saja mendapat kejelasan bahwa yang rumors dan fiksi itu mendekati kenyataan. Pengakuan jujur Muhaimin dalam konferensi pers usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dicatat sejarah sebagai pengakuan yang jujur. AHY nggak bisa dirayu, Bro. Imannya terlalu kuat, kira-kira begitulah bahasa gaul Muhaimin.