Berita

Janji Hanya Janji, Konflik Agraria Terus Terjadi di Era Jokowi

Anatasia Wahyudi
×

Janji Hanya Janji, Konflik Agraria Terus Terjadi di Era Jokowi

Sebarkan artikel ini

Dari 2014 hingga kini, janji politik penyelesaian konflik agraria era Jokowi tak kunjung usai bahkan daftarnya semakin panjang.

BARISAN.CO – Pada Mei 2014, Joko Widodo (Jokowi) bertandang ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kedatangan Jokowi itu untuk menjanjikan penyelesaian berbagai konflik agraria di Indonesia.

Untuk menguatkan janjinya itu, Jokowi menerima tawaran Walhi untuk membentuk Komisi Ad-hoc. Janji itu tentu saja diapresiasi, sebab dari sekian nama capres (calon presiden) 2014 yang sudah muncul, baru Jokowi yang berani berjanji akan menyelesaikannya.

Namun, janji hanyalah janji. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, selama 2015-2021, konflik agraria di era pemerintahan Jokowi antara 2015 hingga 2021 mencapai 2.489 kasus. Dari jumlah itu, mayoritas konflik terjadi di wilayah perkebunan sebesar 924 kasus. Sedangkan, luas lahan yang tercakup di dalamnya adalah 4.851.701,074 hektare dan menyangkut 1.379.039 kepala keluarga (KK).

Lagi, KPA mengungkapkan, sektor perkebunan menyumbang paling besar yakni 99 dari total 212 konflik agraria yang terjadi pada tahun 2022.

Satu bulan pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Startegis Nasional (PSN), KPA mendapati sejak Oktober hingga Desember 2021 PSN menggusur 18 lokasi dengan luas 2.433 hektare.

“Belum lagi, setiap PSN memerlukan infrastruktur pendukung seperti tol, bandara, pelabuhan, energi dan lain-lain. Hal ini akan memperluas ancama perampasan di sekitarnya,” kata Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria dalam “Diskusi Pakar Vol. 11: Hari-hari Represif, Saatnya Partisipatif” pada Jumat (22/9/2023).

Selain infrastruktur, KPA menemukan, untuk tahun 2021 saja, 40 konflik agraria akibat PSN di semua sektor seluas 11.466 hektare.

“Konflik agraria adalah manifaste dari terjadinya praktik-praktik perampasan tanah dan perairan di atas tanah dan tempat hidup masyarakat, yang difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal,” jelas Dewi.

Juni 2022, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berjanji akan menyelesaikan konflik agraria sebelum Jokowi lengser dari jabatannya. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Berdasarkan catatan KPA tahun 2022, terjadi 212 konflik agraria. Mayoritas terjadi di wilayah perkebunan sebanyak 99 kasus.

Kemudian, yang terbaru adalah PSN Rempang Eco City yang memicu konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Bahkan, konflik ini berujung pada kerusuhan dan bentrokan antara warga dan aparat polisi.

Padahal, dalam janji politik Jokowi tahun 2019 silam, dia mengumbar akan menyelesaikan sertifikasi tanah Kota Tua Pulau Rempang dalam kurun waktu hanya tiga bulan

Oleh karena itu, Dewi mempertanyakan, PSN itu proyek strategis nasional atau penggusuran skala nasional? [Yat]