Berita

Jaringan Anak Muda Dorong Jokowi Tinggalkan Legasi Kuat untuk Kendalikan Konsumsi Rokok di Indonesia

Anatasia Wahyudi
×

Jaringan Anak Muda Dorong Jokowi Tinggalkan Legasi Kuat untuk Kendalikan Konsumsi Rokok di Indonesia

Sebarkan artikel ini

Pada periode pertama, Jokowi telah berjanji akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengendalikan tembakau.

BARISAN. CO – Mengingat konsumsi rokok di Indonesia sudah sangat menghawatirkan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-Undang Kesehatan (RPP Kesehatan) perlu secepatnya disahkan. Tentu dengan substansi yang komprehensif dan jelas berpihak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan konglomerat industri rokok.

Data menunjukkan, prevalensi perokok anak di Indonesia naik dari 7,2% di 2013 menjadi 9,1% atau 3,2 juta anak pada 2018 (Riskesdas, 2018). Sementara, prevalensi perokok elektronik naik justru sepuluh kali lipat dalam satu dekade dari 2011 sebesar 0,3% menjadi 3% pada tahun 2021 menurut data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021.

Akibatnya, Indonesia gagal mencapai 5,4% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk penurunan prevalensi perokok usia 10-18 tahun menjadi 5,4%. Di tengah kekhawatiran akan naiknya jumlah perokok, tren peningkatan iklan rokok di internet melonjak tajam dari 1,9% pada tahun 2011 meningkat tajam menjadi 21,4% pada tahun 2021.

Padahal, Bappenas telah mengingatkan bahwa tanpa adanya regulasi yang kuat dan bermakna, maka pada 2030 prevalensi perokok anak di Indonesia bisa mencapai 16% atau sekitar 6 juta anak. Ancaman nyata ini wujud pemerintah akan kembali gagal pada RPJMN 2024 mendatang untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun menjadi 8,7%.

Candu konsumsi rokok yang merugikan kesehatan dan ekonomi perokok dan lingkungannya jelas menghambat pembangunan manusia secara holistik. Contohnya; di Indonesia, rokok kretek filter menjadi komoditas penyumbang garis kemiskinan kedua sebesar 12,14% di perkotaan dan 11,34% di pedesaan (BPS, 2023).

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan produk sumber protein seperti telur ataupun tempe. Konsumsi rokok pada rumah tangga juga terbukti menjadi faktor terjadinya stunting pada anak.

Menurut riset PKJS-UI (Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia) tahun 2018, anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang tidak merokok akan tumbuh rata-rata 1,5 kg lebih berat dan 0.34 cm lebih tinggi daripada mereka yang tinggal dengan orang tua perokok kronis. Tanpa adanya intervensi yang progresif dalam pengendalian konsumsi rokok ini, dikhawatirkan dampak multisektor lainnya tidak terhindarkan dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia selanjutnya.

RPP Kesehatan sebagai peraturan turunan dari UU Kesehatan perlu segera mendapatkan perhatian Presiden untuk segera diselesaikan. Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama dengan 18 organisasi muda lainnya mengirimkan surat dukungan untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menutup periode terakhirnya dengan mewariskan kebijakan yang jelas warna keberpihakannya pada pengendalian konsumsi rokok.

Delapan organisasi muda tersebut antara lain;

  1. Kolaborasi Bumi,
  2. Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo (SemarKu),
  3. Himpunan Mahasiswa Public Health (HIMPHA) Bhakti Husada Mulia Madiun,
  4. Tata Muda,
  5. Kita Sayang Remaja (Kisara) PKBI – Bali,
  6. Pergerakan Anggota Muda IAKMI (PAMI) Nasional,
  7. Social Force in Action for Tobacco Control (SFA for TC),
  8. Toco Ranger,
  9. Aksi Kebaikan UIN Jakarta,
  10. Hasanuddin Contact,
  11. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI),
  12. Forum Anak Banjarmasin,
  13. Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi,
  14. Pemuda Penggerak Solo,
  15. Ruandu Foundation,
  16. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU),
  17. 9 CM Indonesia, dan
  18. Emancipate Indonesia

Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Diperlukan

Pada periode pertama, Jokowi telah berjanji akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengendalikan tembakau. Namun, jelas periode kedua berakhir, janji itu belum jua direalisasikan karena kenyataannya, konsumsi rokok malah naik.

Manik Marganamahendra Ketua Umum IYCTC menegaskan pentingnya peran Presiden dalam percepatan pembahasan RPP Kesehatan yang tampak sekali ada banyak tarik ulur kepentingan. Manik mengungkapkan, selama hampir dua periode jabatan, Jokowi belum menunjukkan kejelasan keberpihakannya dalam masalah pengendalian konsumsi rokok dalam taraf kebijakan.