Esai

Jokowi Minta Ijin Kepada Presiden

Eko Tunas
×

Jokowi Minta Ijin Kepada Presiden

Sebarkan artikel ini
jokowi kampanye
Presiden Jokowi memperlihatkan pasal dibolehkannya kampanye

DALAM satu adegan teater, tokoh Hansip mempraktekkan tentang istilah oknum. “Kalau begini saya Hansip,” katanya sambil memakai topi dinasnya. Lanjut dia melepas topi seraya berkata, “kalau begini saya oknum.” Adegan ini tentu saja membuat tertawa penonton.

Mengapa penonton tertawa? Sebab action itu ada dalam ingatan setiap orang. Seperti yang sekarang baru terjadi, seorang Jendral Polisi menembak bawahannya sendiri. Pihak Polri kemudian menjelaskan: yang menembak itu bukan Polisi tapi oknum! Masyarakat pun mahfum, mungkin sembari senyum dikulum.

Akan tetapi, begitulah bacaan hukum.

Menyusul keterangan Presiden Jokowi, bahwa Presiden atau Menteri boleh melakukan kampanye. Termasuk, berkampanye untuk mendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Sebagian masyarakat gaduh, mungkin tertawa atau anyel seperti Anda. Ngedumel, sambil membuka-buka kembali kitab Undang-Undang.

Malahan ahli Hukum dan Tatanegara, Yusril Ihza Mahendra, justru membenarkan ujaran Jokowi. Bahwa mengenai pasal larangan aparatur negara tidak boleh kampanye, tidak ada disebutkan kata Presiden atau Menteri. Nah loe, pigimane ini. Soalnya di negeri ini baru kini terjadi, anak Presiden aktif menjadi calon Wapres. Apakah UU-nya mesti diubah. Repotlah.

Sebagaimana repotnya cara memakzulkan Presiden Jokowi, karena soal ketidak-netralan. Dicari kesalahannya repot dan waktu pembahasan di DPR/MPR/MK rumit dan memakan waktu lama, jelas Yusril, apalagi Pemilu sudah di depan mata. Pertarungan kubu pun makin sengit, ditambah munculnya nama-nama hantu untuk saling serang dan menjatuhkan, sekaligus bikin kacau rakyat.

Jadi, bagaimana menjelaskan soal hukum?

Repot memang manakala kita tidak bisa membedakan, mana yang personal dan mana yang struktural. Drama komedi kita akan terus komis tragis, menyaksikan silang sengkarut soal individual dan ihwal politis sosial struktural. Terlebih, Menteri atau Kepala daerah yang ada dalam kubu tertentu maupun yang menjadi calon tidak non aktif. Menyusul Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menteri Menpolhukam.

Masih bisa dipercayakah teori strukturalisme, untuk menjelaskan soal struktur Kepresidenan. Dalam kasus ini, Presiden Jokowi yang mau melakukan kampanye. Khususnya, tentu, berkampanye untuk paslon Prabowo dan Gibran yang adalah anak kandungnya. Apakah itu syah, sebagaimana yang dijelaskan Yusril. Bahkan Ketua KPU mengijinkan Jokowi berkampanye, asalkan harus minta ijin Presiden.

Syah menurut UU, bahwa Presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Di sini ada pertanyaan krusial, bukankah Menteri atau Presiden saat berkampanye membawa dirinya sebagai aparatur negara. Bahwa di dalam dirinya melekat keaparaturan sekaligus fasilitasisasi negara. Pertanyaan ini tentu merepotkan bagi masyarakat umum.

Ibarat satu drama, inilah adegan paling komedis sekaligus tragedis: Jokowi harus minta ijin kepada Presiden.***