Esai

Lapangan Banteng: Sejarah dan Markas Kementerian Sultan

Yayat R Cipasang
×

Lapangan Banteng: Sejarah dan Markas Kementerian Sultan

Sebarkan artikel ini
Mobil Alphard yang masuk ke apron Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dengan dikawal mobil Bea Cukai, ternyata untuk menjemput Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Ist)

LAPANGAN Banteng adalah sejarah. Tidak hanya sebuah tempat atau lokasi dalam bentuk fisik. Tetapi Lapangan Banteng adalah nilai.

Pada masa kolonial lokasi itu dinamakan Weltervreden dan menjadi tempat berdirinya tugu peringatan kemenangan Inggris, Belanda dan Jerman atas serbuan Prancis yang dipimpin Napoleon.

Setelah kemerdekaan kawasan ini dinamakan Lapangan Banteng dan di sana berdiri kokoh tugu dan patung Pembebasan Irian Barat.

Namun, belakangan Lapangan Banteng semakin mengerucut untuk merujuk pada Kementerian Keuangan. Padahal di sekitar sana juga berkantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Tapi rupanya Lapangan Banteng sudah identik dengan Kementerian Keuangan. Lapangan Banteng diasosiasikan dan menjadi antribusi untuk Kementerian Keuangan.

Netizen menyebutnya Kementerian Sultan. Sebutan ini sangat minor menyusul beragam kasus korupsi dan isu suap serta dugaan megaskandal pencucian uang lebih dari Rp349 triliun di Kemenkeu.

Isu korupsi, suap dan gaya hedonis di lingkungan Kemenkeu di antaranya Ditjen Pajak dan Bea Cukai sudah lama santer terdengar. Namun puncaknya secara tidak terduga baru terjadi sekarang ini. Dulu yang bisa mengungkap peristiwa dan data korupsi pejabat hanya wartawan.

Namun di zaman kiwari wartawan dan media arus utama tidak lagi populer. Mereka belakangan gampang ‘masuk angin’ dalam kasus-kasus besar karena sangat rawan juga disuap.

Wartawan media arus utama tidak lagi bisa dibanggakan dan diandalkan untuk kasus-kasus besar karena mereka sangat tergantung pada penguasa.

Disrupsi media terjadi dan tak bisa dihindarkan. Halaman semakin berkurang dan mereka pun bahkan ada yang menutup koran versi cetaknya.

Tadinya ada harapan mereka setelah beralih ke format digital, kekritisan dan independensi media bakal terus terjamin. Ternyata tidak sesuai harapan. Ini karena ternyata media arus utama salah satu kakinya terikat.

Media arus utama kini tak bisa berpaling dan sangat tergantung pada iklan dan proyek-proyek pemerintah. Sementara swasta kini lebih banyak beriklan pada media sosial sendiri, mengandalkan influencer atau youtuber.

Dulu, media arus utama selalu menjadi rujukan. Justru sekarang dialog bermutu dan perbincangan bernas lebih banyak di media sosial. Tragisnya wartawan pun kini banyak mengutip informasi, pernyataan dan data dari media sosial.

Revolusi digital memang telah mengubah segalanya. Kini kejahatan semakin transparan dan cepat viral sehingga dampaknya sangat masif.

Ketika muncul sebuah Toyota Alphard masuk apron Bandara Antarbangsa Soekarno-Hatta yang dikawal sebuah mobil bertuliskan Bea Cukai, masyarakat di seantero Indonesia bahkan juga dunia langsung mengetahui hanya beberapa jam saja dan langsung viral.

Foto yang tersebar tersebut sudah pasti bukan dari wartawan. Kalau bukan dari netizen mungkin dari orang dalam bandara. Tapi intinya bahwa siapapun bisa menjadi penyampai informasi termasuk seorang tokoh publik Peter F. Gontha yang pertama kali memposting foto di akun pribadinya yang kembali membuat Lapangan Banteng menjadi headline.

Belakangan diketahui dari foto berikutnya yang menuju mobil Alphard tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.