Berita

Lentera Anak Dorong Lebih Banyak Daerah Penuhi Indikator 17 Kabupaten/Kota Layak Anak

Anatasia Wahyudi
×

Lentera Anak Dorong Lebih Banyak Daerah Penuhi Indikator 17 Kabupaten/Kota Layak Anak

Sebarkan artikel ini

Menurut analisis Lentera Anak terhadap 19 kabupaten/kota peraih KLA Utama, belum semua daerah memenuhi indikator 17 Kabupaten/Kota Layak Anak.

BARISAN.CO – Sejak 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara konsisten memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Lentera Anak pun mengapresiasi konsistensi Kemen PPA itu.

Akan tetapi, ada beberapa catatan yang perlu dilakukan oleh daerah agar memenuhi indikator Kota Layak Anak sesuai syarat KemenPPPA. Menurut analisis Lentera Anak terhadap 19 kabupaten/kota peraih KLA Utama, belum semua daerah memenuhi indikator 17 KLA yang termasuk dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Indikator 17 KLA itu adalah ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan ketersediaan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok. Di sisi ketersedian, disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) KTR terdapat 15 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda KTR.

Satu daerah yakni Kabupaten Sleman yang memiliki Peraturan Bupati (Perbup) KTR. Akan tetapi, terdapat tiga kotamadya (Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara) belum memiliki Perda KTR.

Sementara, dari sisi ketersediaan pelarangan iklan, promosi dan sponsor(I PS) rokok, sebanyak 12 kabupaten/kota yang telah memiliki aturan pelarangan iklan rokok dalam berbagai bentuk. Analisis Lentera Anak menyebut, ada yang berwujud Perda tentang Penyelenggaraan Reklame (kota Surakarta, kota Padang, Kota Madiun), ada pula berbentuk Perda Kota Layak Anak (Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Bantul), Surat Edaran Walikota, Bupati, atau Sekretaris Daerah (Kota Balikpapan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Siak).

Selebihnya, berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok (Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara) serta pasal pelarangan iklan dan promosi rokok dalam Perda KTR (Kota Padang Panjang).

Lentera Anak mengungkapkan, kondisi ini menjadi ironi. Terutama, mengingat salah satu upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah perlindungan dari zat adiktif rokok, dan paparan pemasaran masif industri rokok.

“Tanpa adanya pengaturan pelarangan iklan rokok di daerah, maka IPS akan masif menyasar anak, bahkan bertebaran di dekat sekolah dan tempat anak berkegiatan lainnya, dan terus menargetkan anak menjadi perokok pemula,” ungkap analisis Lentera Anak tersebut.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa indikator 17 KLA juga memiliki poin penilaian yang tinggi. Tambahan poin dari indikator 17 KLA tentunya bisa membantu daerah untuk mengumpulkan minimal 901 poin untuk mencapai predikat KLA Paripurna.

Apalagi pihak KemenPPPA telah menegaskan, salah satu kendala daerah untuk menjadi KLA Paripurna karena masih membolehkan adanya IPS baik di dalam maupun di luar ruang.

Strategi Instan demi Raih Penghargaan KemenPPPA

Lebih mirisnya, berdasarkan hasil observasi Lentera Anak bersama jaringan perlindungan anak di beberapa daerah masih ditemukan sejumlah kabupaten/kota yang menggunakan strategi instan untuk menaikkan peringkat KLA. Caranya dengan aktif mencopot iklan rokok pada saat penilaian KLA.

Namun, iklan-iklan rokok tersebut akan kembali marak di dalam dan di luar ruang setelah berakhirnya proses penilaian KLA. Padahal, strategi instan ini menurut Lentera Anak tentu diawasi oleh multi-stakeholder, mulai dari lembaga swadaya masyarakat daerah, Forum Anak dan Media Massa di daerah. Bahkan, di beberapa daerah, Forum Anak aktif melakukan pemantauan iklan rokok dan melaporkan hasil temuannya kepada pimpinan daerah.