Berita

Mantan Direktur PLN Bocorkan Alasan Indonesia Hadapi Deindustrialisasi

Anatasia Wahyudi
×

Mantan Direktur PLN Bocorkan Alasan Indonesia Hadapi Deindustrialisasi

Sebarkan artikel ini
Foto: Kumparan

Meski punya banyak komoditas ekspor, namun Indonesia masih belum mampu memproduksi hingga produk akhir termasuk plastik rumah tangga.

BARISAN.CO – Deindustrialisasi menjadi topik hangat yang dibicarakan saat ini. Bahkan, para calon pemimpin negara di 2024 sudah mulai menyiapkan sederet langkah yang akan diambil jika terpilih nantinya.

Begitu pun dengan capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar yang telah merancang strategi untuk mendorong sektor industri ke depannya. Kepala Tim Riset dan Substansi TKN Anies-Muhaimin, Amin Subekti menyampaikan, ada empat hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, soal pemilihan industri apa yang akan negara ini dorong. Kedua, elemen konsistensi kebijakan setelah industri itu dipilih. Ketiga adalah bagaimana mengefektifkan kelembagaan supaya industri yang sudah terpilih dan policy yang sudah diambil itu bisa dieksekusi secara konsisten. Terakhir yakni discipline execution.

Amin menjelaskan, dalam perjalanannya, Indonesia pernah beberapa memperoleh momentum emas.

“Kita pernah mengalami momentum emas dalam industri migas bagus sekali sampai tahun 70-an. Dari sana, kita turunkan sampai petrochemical, tapi kemudian dari petrochemical sampai ke bawah pada end product sayangnya tidak diteruskan,” kata Amin dalam diskusi FDN: “Pentingnya Industrialisasi dalam Mempercepat Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Sehingga, Amin mengungkapkan, plastik-plastik rumah tangga sekali pun sekarang lebih banyak impor. Indonesia juga sempat mendapatkan momentum emas di industri perkayuan.

Indonesia juga memiliki beberapa komoditas yang masuk top ten dunia, jelas Amin, seperti timah dan sawit. Menurutnya, beberapa masa emas itu seharusnya dikonversi menjadi industrialisasi.

“Tapi lewat, it’s kind look like losing good momentum. Sekarang kalau bicara momentum kita bicara reason condition,” sambung Amin.

Dalam 10 atau 15 tahun terakhir, kata Amin, pemerintah memiliki program electricity, yang totalnya mencapai 45.000 megawatt. Mantan Direktur PLN itu menyebut, jika dikalikan Rp2 juta per megawatt sama dengan investasi senilai US$90 miliar.

“Yang harusnya bisa diturunkan ke industri-industri yang banyak sekali. Termasuk dari penyiapan material dan SDM yang mampu menopang policy yang waktu itu kita ambil,” terangnya.

Alasan investasi itu tak kunjung memberikan dampak signifikan, terang Amin karena tidak selarasnya konsistensi kebijakan antara yang digagas dengan benefitnya.

“Contoh PT Timah dulu itu salah satu darling dalam capital market dan waktu itu produksi kita paling besar. Timah itu kan value change-nya dari raw material terus kemudian jadi batangan, macam-macam jadi mobil even peluru,” jelasnya.

Sementara, Indonesia punya industri peluru bernama PT Pindad, papar Amin, namun ketika hendak memproduksi peluru justru impor dari negara lain.

“Buat yang punya industri timah, dia ngerasa tugasnya selesai. Value change dia adalah extracting dari bahan material menjadi first raw material, tidak kepikiran jualan peluru,” papar Amin.

Amin melanjutkan, yang seharusnya berpikir adalah yang melihat siklus ini yakni pemerintah.

Government melalui policy, melalui pemilihan industri tersebut, melalui consistency policy, melalui kelembagaan dan melalui discipline execution. Kalau pemerintah melihatnya itu sebagai satu kesatuan rasanya ceritanya beda,” lanjut Amin.