Anies dengan lugas namun tegas menyatakan bahwasanya Indonesia kedepan yang dicita-citakan bisa diwujudkan dengan apa yang telah dilakukan hari ini. Begitu juga dengan soal kepemimpinan, Anies sangat konsern dan menempatkan masalah jejak rekam dan prestasi menjadi hal signifikan yang mutlak dan tidak dapat diabaikan.
Anies seakan menyiratkan, pemimpin sepatutnya memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi publik yang baik sekaligus upaya pemenuhan keragaman kebutuhan publik. Pembangunan harus mampu menyentuh kepentingan-kepentingan yang mewakili semua kbhinennekaan dan kemajemukan bangsa.
Seperti yang diucapkan berulang-ulang dalam kesempatannya berbicara di ruang publik, Kemerdekaan Indonesia menjadi tujuan bersama dan untuk mewujudkannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meeujudkan kemakmuran dan keadilan bersama. Menjadi tujuan bersama semua anak bangsa, bukan untuk tujuan satu kelompok atau satu golongan suku, agama, dan ras tertentu.
Dengan perspektif kepemimpinan seperti itu, penulis kemudian merangkai apa yang ada dalam jiwa dengan laku yang sudah ditoreh selama mengelola Jakarta. Bagi Anies yang palung prinsip dan mendasar, pemimpin harus bisa menghindari dirinya dari praktek-praktek KKN dan kecenderungan kejahatan-kejahatan konstitusi dan distorsi kebijakan. Tak cukup sampai disitu, pemimpin juga harus total mengupayakan kekuasaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Akhirnya penulis paham, tatkala Anies membangun perumahan di kampung aquarium yang sempat tergusur. Atau saat Anies memberikan pembebasan biaya PBB bagi para veteran pejuang dan perhatian penuh pada komunitas lansia dan disabilitas. Selain itu Anies yang menata estetika dan modernitas kota Jakarta, melengkapinya dengan mahakarya Jakarta Internasional Stadium (JIS), sebuah stadion yang mewah dan berstandar internasional.
Tak cukup pembangunan fisik, Anies juga mengokohkan bangunan pluralitas dan toleransi kehidupan keagamaan di Jakarta dengan kemudahan produk IMB bagi rumah peribadatan semua agama dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah. Terlebih bagi perijinan pembangunan gereja yang selama ini sering terkendala.
Uniknya dan patut diapresiasi, Anies juga menjawab keraguan banyak pihak melalui penegakan hukum dan tata aturan pelaksanaan pembangunan daerah dengan menghentikan perijinan proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta Utara.
Saat menguatnya resistensi rakyat terhadap dominasi oligarki, Anies mrngeluarkan kebijakan yang sesungguhnya tidak anti investasi tetapi mengutamakan kepentikan dan kedaulatan rakyat menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
