Berita

Netralitas Aparat Menjadi Ancaman Jelang Pemilu, Begini Aturan Netralitas TNI Polri dan ASN

Avatar
×

Netralitas Aparat Menjadi Ancaman Jelang Pemilu, Begini Aturan Netralitas TNI Polri dan ASN

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi ASN

Pelanggaran netralitas ASN masih saja terus terjadi, oleh karenanya penting untuk terus menanamkan pemahaman dan pengetahuan soal bagaimana netralitas aparatur sipil negara.

BARISAN.CO – Netralitas TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang kini mendapat banyak sorotan dari seluruh kalangan publik belakangan ini, terutama menjelang Pemilu yang bakal digelar pada 14 Februari 2024 nanti.

Praktik penyalahgunaan birokrasi dan aset-aset negara dalam pelanggaran netralitas Pemilu 2024 ini terbukti dengan adanya 190 aduan terindikasi yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per 13 November 2023.

“Yang menjadi titik rawan justru politisasi birokrasi, artinya bukan hanya ASN saja tetapi juga sumber daya negara yang kemudian potensial digunakan untuk kepentingan politik praktis,” kata Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz kepada MPI, beberapa waktu lalu.

Padahal, ASN harus netral supaya pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Aturan Netralitas Polri, TNI, ASN pada Pemilu 2024

1. Polri

Menyadur laman Humas Polri, netralitas Korps Bhayangkara pada Pemilu adalah perintah konstitusi seperti yang tercantum dalam TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tetang peran TNI Polri.

Dalam pasal 10 TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupa politik dan tidak terlibat pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hal memilih dan dipilih.

2. TNI

Netralitas TNI dalam pemilu adalah amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, TNI juga menerbitkan Buku Saku Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang berlaku di lingkungan TNI.

Dalam buku tersebut terdapat larangan bagi tentara selama proses penyelenggaraan pemilu, yakni:

  • Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan pengarahan apa pun yang berkaitan dengan kontestan Pemilu kepada keluarga atau masyarakat.
  • Secara perorangan atau fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu.
  • Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu di instansi dan peralatan milik TNI.
  • Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) ketika pelaksanaan pemungutan suara.
  • Secara perorangan, satuan fasilitas atau instansi terlibat pada kegiatan pemilu dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kadidat tertentu, termaasuk memberikan bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI.
  • Melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
  • Secara perorangan, satuan, fasilitas, atau instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.
  • Menjadi anggota KPU, Panwaslu, Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta atau juru kampanye.
  • Berpartisipasi dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
  • Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan partai politik atau calon tertentu.

3. ASN

Menyadur laman Bawaslu Tolitoli, sebagai individu, ASN atau PNS juga merupakan dari masyarakat, sehingga punya hak dan kewajiban yang sama dalam memilih ketika pemilu.

Kendati demikian, ASN merupakan bagian dari pelayanan public yang harus memberikan pelayanan bagi masyarakat secara adil. Oleh sebab itu, sikap netral wajib dimiliki ASN untuk menjauhkan diskriminasi layanan dan kesenjangan dalam lingkup ASN.

Netralitas ASN pada pemilu juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengacu pada asas netralitas.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta calo kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Selain itu, ASN juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon serta mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada calon baik sebelum selama dan sesudah masa kampanye.