Opini

Pemilu dalam Bayangan Backsliding Demokrasi

Achmad Fachrudin
×

Pemilu dalam Bayangan Backsliding Demokrasi

Sebarkan artikel ini
Achmad Fachrudin

Oleh Achmad Fachrudin

TERMINOLOGI “backsliding”  (kemunduran),  menurut Oxford English Dictionary berasal dari  bahasa Inggris (1554).  Lalu istilah tersebut digunakan teolog Protestan Skotlandia John Knox (1513–72) pada pamflet berjudul “a Faythfull Admonition to the Professors of God’s Truth” di Inggris. Istilah tersebut juga muncul dalam Alkitab King James (1611), yang menerjemahkannya  dengan permohonan nubuatan (Yeremia 3:22) agar Israel menghentikan kebiasaan “tidak setia” atau “sesat” demi melanjutkan hubungan kesetiaan kepada Tuhan. Jika dikaitkan dengan kata demokratis, ‘backsliding’ mengindikasikan penolakan yang disengaja dari suatu cita-cita.  

Selain istilah democratic backsliding (Bermeo, 2016), istilah lain yang maknanya mirip adalah democratic regression (Diamond, 2020), dan democratic recession (Levitsky & Way, 2015), serta beberapa istilah lainnya.  Seperti dikatakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), sulit untuk menentukan satu momen spesifik yang menunjukkan pemerintah tidak lagi demokratis, mengingat bahwa proses penurunan tersebut bermanifestasi secara perlahan, serta terjadi dalam langkah-langkah yang nyaris tidak tampak.

Ozan Varol menggunakan frasa otoritarianisme tersembunyi untuk menggambarkan praktik seorang pemimpin otoriter (atau calon pemimpin otoriter) yang menggunakan “mekanisme hukum yang tampaknya sah untuk tujuan anti-demokrasi menyembunyikan praktik anti-demokrasi dengan kedok hukum”.  Sedangkan Samuel P. Huntington menyebut budaya sebagai penyebab utama kemunduran demokrasi, dan berargumentasi budaya tertentu sangat memusuhi demokrasi, namun hal tersebut tidak serta merta memusuhi demokrasi dan melarang demokratisasi. (https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_backsliding).

Secara definitif, kemunduran demokrasi dimaknai sebagai proses pergantian rezim menuju otokrasi yang membuat pelaksanaan kekuasaan politik oleh masyarakat menjadi lebih sewenang-wenang dan represif. Proses ini biasanya membatasi ruang kontestasi publik dan partisipasi politik dalam proses pemilihan pemerintah.  Kemunduran demokrasi melibatkan melemahnya lembaga-lembaga demokrasi, seperti transisi kekuasaan secara damai atau pemilihan umum yang bebas dan adil, atau pelanggaran hak-hak individu yang mendasari demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi.  Kemunduran demokrasi adalah kebalikan dari demokratisasi.

Sebagai suatu fenomena global, kemunduran demokrasi memantik keprihatinan banyak kalangan.  Dalam Laporan Demokrasi V-Dem 2023 berjudul “Defiance in the Face of Autocratization”  menempatkan Indonesia diantara negara-negara yang mengalami kemunduran menuju otokrasi, meskipun statusnya sebagai negara demokrasi elektoral. Meskipun tidak semua pakar setuju dengan gagasan kemunduran demokrasi global, seperti Adam Przeworski, seorang ilmuwan politik terkemuka, menganggap laporan tersebut hanya sebagai “aksi publisitas” di Twitter. V-Dem bukan satu-satunya organisasi yang menyajikan data berskala besar yang menunjukkan tren kemunduran demokrasi di sebagian besar belahan dunia.

Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mengalami kemunduran hingga mencapai 6,71 (2022).