Terkini

Perubahan Iklim itu Nyata, Isu Lingkungan Harus Jadi Prioritas 2024

Anatasia Wahyudi
×

Perubahan Iklim itu Nyata, Isu Lingkungan Harus Jadi Prioritas 2024

Sebarkan artikel ini

Pembahasan isu lingkungan dalam Pemilu 2024 tidak akan berarti selama tidak dijadikan dasar kebijakan dan regulasi pemerintahan yang baru nantinya.

BARISAN.CO – Pada pertarungan Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, komitmen kedua capres terkait isu lingkungan hidup dipandang masih rendah. Namun, itu tidak mengejutkan jika melihat anggaran belanja pemerintahan Presiden terpilih, Jokowi dari data BPS (Badan Pusat Statistik) selama periode 2021-2023 tak menjadikan anggaran lingkungan sebagai prioritas.

Satu tahun dari sekarang, Indonesia akan memiliki Presiden terpilih baru. Saat itulah, kita dan akan mengetahui profil pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Sayangnya, masalah-masalah perlindungan lingkungan kemungkinan besar tidak akan banyak disorot dalam kampanye pencalonan presiden Indonesia 2024 karena isu-isu lain, seperti ekonomi akan terus mendominasi.

Persaingan partai saat ini tidak secara tegas mengarah pada hasil lingkungan yang lebih kuat dan kadang-kadang dapat menghambat perubahan kebijakan dan proses politik yang terlalu rumit. Sering kali terjadi di masyarakat dan daerah yang terpolarisasi secara politis yang didominasi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan lobi yang menentang kebijakan lingkungan atau perubahan iklim yang kuat.

Kurangnya konsensus politik antara partai-partai utama dapat membahayakan pemeliharaan komitmen politik dan dapat menyebabkan pembalikan kebijakan, khususnya di tengah-tengah pemilihan atau perubahan kepemimpinan.

Itulah sebabnya menjembatani kesenjangan dalam posisi pihak-pihak kunci dalam masalah lingkungan adalah penting untuk mencapai kebijakan dan hasil yang lebih ambisius. Opini publik tentang lingkungan dan khususnya perubahan iklim telah bergeser secara drastis selama beberapa tahun terakhir di seluruh dunia.

Dalam survei UNDP 2021, 64 persen responden dari 50 negara mengatakan, perubahan iklim adalah keadaan darurat dan menyerukan tindakan yang lebih ambisius oleh pemerintah. Dari laporan tersebut, 57 persen responden Indonesia percaya pada darurat iklim dan kita harus melakukan semua yang diperlukan sesegera mungkin.

Sebenarnya, Indonesia mengajukan NDCs (Nationally Determined Contributios) yang diperbarui pada bulan September 2022. Namun, para ahli CCPI (Climate Change Perfomance Index) mengkritik kurangnya ambisinya dan mencatat bahwa pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pembaruan NDC hanya bersifat sementara hingga pembaruan NDC berikutnya pada tahun 2024.

Dengan begini, diharapkan pemerintahan baru bisa lebih ambisius dengan komitmennya menangani persoalan lingkungan. Sehingga, politik lingkungan perlu dimasukkan dalam agenda pemerintahan terpilih nantinya dengan menyejajarkan prioritas lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Di sisi lain, Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) menilai, isu lingkungan tidak membutuhkan perdebatan dalam dialog atau kampanye Pemilu 2024, namun perlu menjadi kesadaran dan dasar dalam setiap regulasi. Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menyebut, isu lingkungan acap kali tak diangkat karena adanya afiliasi kuat dengan oligarki pemilik media dan pelaku usaha.

Jika isu lingkungan jadi bagian dalam pembahasan penyelenggaraan Pemilu, Melky menegaskan, itu tidak akan berdampak selama tak dapat menjadi dasar kebijakan dan regulasi.