SAMPAI saat ini rezim berkuasa sangat alergi dengan istilah ‘perubahan’. Padahal perubahan itu adalah kenisyaan alias sunatullah. Mereka lebih senang dengan istilah ‘lanjutkan’.
Rezim berkuasa yang diwakili Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan termasuk yang paling kencang menentang istilah perubahan terkait estapet kepemimpinan nasional ke depan.
Kenapa Luhut paling galau dengan istilah perubahan? Rupanya Luhut sangat khawatir dengan program-program Jokowi yang sampai kini belum tuntas termasuk soal kereta cepat dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 58 proyek strategis nasional Jokowi yang belum dibangun.
Dalam sebuah diskusi bertajuk “CNBC Nickel Conference” di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023), Luhut sempat menyatakan penolakannya kepada pihak yang ingin melakukan perubahan di Indonesia. Jelas, sindiran itu dialamatkan kepada bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan.
“Jadi saya tidak setuju atau tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan, Anda tahu? Apa yang terjadi perubahan,” kata Luhut seperti dikutip dari detikcom.
Rupanya, Luhut sangat khawatir bahwa perubahan yang dilakukan Anies akan menghentikan semua program yang dilakukan Jokowi selama ini. Hampir semua program itu selama ini paling banyak dikritik publik terutama soal nikel dan infrastruktur yang dinilai ugal-ugalan. Dan, Luhut ingin program Jokowi yang selama ini dihujani kritik dari para ekonom dan pegiat lingkungan terus dilanjutkan. Dalam kosakata Luhut perubahan identik penihilan, pemangkrakan atau penghentian.
Enam program Jokowi yang kata Luhut harus dilanjutkan meliputi hilirisasi nikel, digitalisasi di semua lini, menyediakan pendidikan berkualitas dan terjangkau, membangun infrastruktur untuk konektivitas, melakukan dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission serta menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia.
Kalau dicermati enam program Jokowi tersebut ternyata memang pada kenyataannya perlu perubahan. Hilirasi nikel misalnya harus diubah menjadi industrialisasi nikel.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut dalam acara yang digelar Indef, nikel Indonesia mengalir ke China mencapai 90 persen produksi Indonesia. Justru Indonesia malah mendukung industrialisasi di China bukan di Indonesia.
Begitu juga pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan seperti jalan tol dan IKN. Semuanya banyak menyedot uang negara, utang dan membangkrutkan sejumlah BUMN karya. Dalam analisis mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, sejumlah jalan tol sepi peminat bahkan untuk biaya operasional tak mampu menutupinya. Sementara saham BUMN karya pun sampai ada yang anjlok 90 persen.
Definisi Perubahan Menurut Anies
Dalam pidato di acara “Dialog Rakyat” Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini, Anies mengartikan perubahan bukan sekadar perubahan pemimpin karena kalau pemimpin pasti akan berubah.
“Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin lain dengan 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti. Kalau ini akan selesai,” ujar Anies.
“Apa sesungguhnya perubahan ini. Perubahan ini bicara tentang kondisi masyarakat, kondisi keluarga,” tambah Anies.
Kondisi terkini yang disoroti Anies dan perlu perubahan segera dan menjadi prioritas adalah kebutuhan pokok yang mahal, kekurangan lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas hingga tuntas dan pelayanan kesehatan.
Itulah agenda perubahan versi Anies, tidak berwujud fisik dan mercusuar dan jauh dari tuah absurd ‘pertumbuhan’. Anies adalah perubahan yang tidak politis dan tidak langsung kelihatan selama lima tahun, melainkan perubahan generasi yang baru dirasakan 10 atau 25 tahun ke depan.
Itulah legasi bukan proyek strategis!
