Esai

Politik Dinasti

Eko Tunas
×

Politik Dinasti

Sebarkan artikel ini
politik dinasti
Ilustrasi foto: Gibran Rakabuming Raka

KAPAN lautan politik dinasti landai dan membuncah. Landai saat Puan Maharani mau dicapreskan oleh PDI-P Mega. Atau AHY Demokrat SBY saat diembus mau jadi cawapres Anis Baswedan dari Koalisi Perubahan.

Membuncah saat Gibran Rakabuming Raka bin Presiden Jokowi disanterkan mau jadi cawapres Prabowo. Ketiga contoh nama ini adalah anak kandung Presiden. Nama yang terakhir anak kandung dari Presiden aktif, meski tinggal kurang setahun akan lengser.

Jadi bagaimana pengertian dinasti. Mengapa yang dua sebelumnya tidak menaik gelombang dinasti, dan satu yang belakangan gelombang jadi membuncah. Ada tarik ulur emosi laut politik dalam negeri, atas riak dinasti yang bagai mau mengundang badai.

Dimulai dari buih Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan meriak. Menolak usia minimal capres-cawapres 35 tahun, tapi membuka peluang bagi kepala daerah yang masih berusia di bawah 40 tahun. Dari sini gelombang politik mulai meninggi dengan penamaan dinasti. Nama Gibran membumbung di ketinggian gelombang Pemilu 2024.

Dikabarkan kalau Gibran sedia jadi cawapres Prabowo Gerindra, maka dia mesti hengkang dari PDI-P. Apa pasal? Apakah itu aturan intern PDI-P. Sebab kita ingat, saat Jusuf Kalla menjadi cawapres SBY Demokrat, dia tidak keluar dari Partai Golkar. Dia tetap di Golkar, meski bukan koalisi Demokrat.

Pertanyaannya, kalau Gibran cawapres Prabowo Gerindra, dan dia tidak keluar dari PDI-P, bukankah itu keuntungan bagi PDI-P. Sebabnya dengan demikian PDI-P punya dua calon, yakni capres Ganjar dan cawapres Gibran. Lagi, bukankah mengingat usia, yang paling diuntungkan adalah cawapres Prabowo.

Di sini saya menggunakan logika rakyat seumumnya. Terlepas dari perkara hitungan survey atau kalkulasi popularitas dan elektabilitas. Sebab itu pernah terjadi, seperti kala Jusuf Kalla. Tidak ada gelombang membuncah apalagi membadai.

Ada pikiran seumumnya rakyat pula, mengapa parpol bersikap seperti gangster. Tatkala seorang kader dicalonkan partai lain, maka itu berarti pengkhianatan. Padahal setiap parpol punya visi misi yang nyaris sama, demi kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa dan negara. Tapi mengapa logikanya diruntuhkan ala pikiran Mafioso.

Bahkan yang menjadi korban adalah generasi muda. Dengan dibatalkannya tuntutan usia minimal capres-cawapres 35 tahun, itu pembatalan bagi spirit anak muda yang sebutlah diwakili PSI. Sekaligus dengan pengharaman Gibran, apapun alasannya termasuk diksi dinasti, bukankah itu pemenggalan bagi kreativitas anakmuda.

Baiklah, pinjam diksi Soeharto, saya hanya ingin berpesan kepada para politikus tua yang pikirannya masih kuno ala gangster: ojo kagetan, ojo gumunan. Keadilan akan datang sendiri kalau engkau memegang layar hukum berkeadilan. Selebihnya, bersujudlah, supaya engkau tahu dirimu di hadapan kebesaran Tuhan.*