Berita

Ramai KPPS Keluhkan Pemotongan Uang Transport dan Snack, Ini Kata KPU

Avatar
×

Ramai KPPS Keluhkan Pemotongan Uang Transport dan Snack, Ini Kata KPU

Sebarkan artikel ini
Pelantikan KPPS Jakarta Utara (ist)

BARISAN.CO – Menjadi petugas yang membantu kelancaran Pemilu 2024 ini ternyata memiliki gengsi yang tinggi. Media sosial belakangan ini dihebohkan dengan banyak warganet yang berhasil menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Namun sayangnya, tak sedikit juga yang kecewa karena mereka tidak mendapatkan biaya transportasi yang sesuai dengan kesepakatan awal saat mengikuti pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek).

Cuplikan video TikTok atas nama @elhasyaaa yang menyebut dirinya menerima Rp25.000 dalam pecahan Rp5.000 untuk ongkos transportasi setelah menghadiri pelantikan anggota KPPS.

Video itu kemudian diunggah di sebuah akun X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan warganet ramai mengomentarinya. Ada yang mengatakan mereka mendapat Rp200.000 di daerah mereka, tapi ada juga yang tidak mendapatkannya sama sekali.

Selain uang transportasi, muncul juga keluhan soal pemberian snack yang tidak manusiawi kepada anggota KPPS.

Sebagian dari warganet menuding adanya sunat anggaran dan jumlah tersebut kurang dari yang seharusnya.

Sontak, akun resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Instagram sendiri dibanjiri oleh pertanyaan demi pertanyaan dari warganet mengenai besaran uang transportasi yang seharusnya diterima oleh anggota KPPS.

Klarifikasi KPU

KPU menyoroti secara serius potensi pemotongan hak-hak petugas KPPS, termasuk uang transportasi dan hak-hak lainnya.

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menyampaikan peringatan tegas terhadap praktik semacam itu, yang dinilai dapat merugikan integritas penyelenggaraan pemilu.

“KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (30/1/2024).

Harahap menjelaskan, hak-hak petugas KPPS selama pelaksanaan Pemilu 2024 telah dianggarkan oleh KPU RI. Dia menekankan bahwa pemotongan uang transportasi dan hak-hak lainnya tidak dapat dibenarkan.

“Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,” kata dia.

“Transportasi maksimal Rp150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran,” ujarnya.

“Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun,” sambung Harahap.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

“Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak,” ujarnya.

Nominal Gaji KPPS Pemilu 2024

Melansir dari laman resmi KPU, nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang terbilang besar dari gaji petugas KPPS Pemilu 2019. Adapun nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 yaitu:

  • Rp 1.200.000, untuk Ketua KPPS Pemilu 2024
  • Rp 1.100.000, untuk anggota KPPS Pemilu 2024

Sebagai gambaran, besaran gaji petugas KPPS pada Pemilu 2019 adalah sebesar Rp 550.000 untuk Ketua KPPS, dan Rp 500.000 untuk anggota KPPS.

Biaya Perlindungan KPPS Pemilu 2024

Masih merujuk SK tersebut, pemerintah sudah menetapkan satuan biaya perlindungan pada petugas badan ad hoc Pemilu 2024, termasuk KPPS.