Opini

Reformasi Aparat Penegak Hukum

Sobirin Malian
×

Reformasi Aparat Penegak Hukum

Sebarkan artikel ini
Reformasi Aparat Penegak Hukum
Sobirin Malian (Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan)

Dalam berbagai kesempatan pidatonya, dia selalu mengulang pernyataannya, komitmennya.Akan tetapi, setelah cukup lama menjabat; minggu berganti bulan dan berganti tahun, semua tekad dan janji-janji tadi bak tersapu angin. Bahkan yang terjadi kemudian,   dia mulai mempratikkan apa yang dulu dia tentang.

Dulu menolak politik dinasti, KKN, namun menjelang masa jabatannya berakhir malah ngotot memperjuangkan anaknya untuk menjadi pejabat (kepala daerah atau malah Cawapres). Ironisnya yang banyak dikritik lembaga “peradilan” menjadi sarana untuk menjustifikasi kemauannya. Permainan retorika yang berbau “hipokrit” itu seperti sudah menjadi bagian karakter para pejabat kita.

Kembali kepada isu membersihkan aparat penegak hukum, terutama di MK, MA, Polri dan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang paling banyak disorot_semestiya diikuti pula oleh pejabat-pejabat di DPR, DPD dan MPR. Political will harus mereka tunjukkan sebagai support dan wujud komitmen, apalagi lembaga-lembaga itu juga menjadi bagian dalam penentuan hakim agung dan hakim MK.

Pembersihan aparat penegak hukum, apakah di MA, MK atau KPK pada prinsipnya memang memerlukan suatu kesungguhan, keberanian dan ketegasan para pejabat yang berkompetensi melakukannya. Suara-suara dari Kampus, LSM, pers, media sosial, aktivis mahasiswa serta lembaga keagamaan harus lebih lantang dilakukan guna mendesakkan perlunya pembersihan segera di lembaga penegak hukum ini.

Suara-suara ini sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa dan negara ini. Kita tidak boleh lagi menunda-nunda atau pura-pura merasa tidak berkepentingan terhadap pembersihan aparat penegak hukum ini. Patut pula diingat upaya ini sering tidak pula dapat diselesaikan dalam satu malam, bak mitos  Bandung Bondowoso membangun candi. Reformasi aparat juga memerlukan waktu dan kadang terjal karena banyak juga yang berkepentingan di sektor ini.

Belajar dari pengalaman selama ini, jujur kita telah abai membersihkan aparat hukum sebagai bagian dari reformasi hukum. Sebagaimana kita saksikan banyak kasus penting dan kategori besar dan itu sudah diketahui oleh masyarakat tetapi tidak satu pun dapat terungkap dengan tuntas.

Kasus Hambalang, e-KTP, Asabri, Pelindo II, Jiwasraya, Bank Century, izin Tambang Kotawaringin Timur, kasus penggelapan pajak di Kemenkeu yang sempat menarik perhatian, semuanya mangkrak belum ada upaya membukanya ke pengadilan. Patut diduga kasus-kasus besar itu tak dapat diungkap karena sumber masalahnya, di satu sisi ada di ketidakberesan aparat hukum, tidak profesional;sisi lainnya dasar tidak mempunyai komitmen menegakkan hukum.

Melihat urgensinya, penegakan hukum ini, tidak bisa tidak harus direformasi atau direvitalisasi,  harus dijalankan. Semua pihak terutama para pejabat yang aktif harus commited dan mendukung ke arah terselesaikannya kasus-kasus itu.

Ke depan, aparat penegak hukum dan pejabat diharapkan tidak sekadar menjadi alat penegak hukum, tetapi juga menjadi figur keteladanan di masyarakat yang berperan melakukan perubahan budaya dan kesadaran hukum masyarakat.Wallahu’alam bissawab.