Pemerintah Indonesia terus mencoba membangun komunikasi dengan junta Myanmar untuk akhiri konflik.
BARISAN.CO – Krisis politik di Myanmar akan jadi salah satu tema yang dibahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei 2023 mendatang.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, adalah tugas Indonesia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk ikut berupaya mengakhiri siklus kekerasan di negeri pagoda emas.
Adapun Indonesia telah membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Komunikasi antara lain dilakukan terhadap pihak seperti militer Myanmar, National Unity Government of Myanmar (NUG), Etnic Armed Groups, serta beberapa partai politik di sana.
Dalam KTT ASEAN ke-42 kali ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun mengaku telah melayangkan undangan kepada pemerintah Myanmar.
“Perwakilan yang diundang dalam KTT ASEAN 2023 adalah non-political repsentative karena konflik yang masih terjadi di negara tersebut,” ujar Retno di Kantor Presiden, Kamis (27/4/2023).
Retno menjelaskan, akan ada dua sesi pertemuan dalam KTT ASEAN yakni sesi pleno dan sesi retreat. Soal Myanmar akan dibahas pada sesi retreat.
“Retreat itu akan membahas implementasi five point consensus,” kata Retno.
Five point consensus atau 5-PC adalah mekanisme utama ASEAN dalam membantu krisis politik di Myanmar.
Kelima kesepakatan yang dimaksud adalah menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi dialog, mengizinkan ASEAN memberi bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Menurut Retno berbagai upaya akan diusahakan untuk menghentikan konflik. “Situasinya memang sangat tidak mudah. Kami akan coba terus. Masalah Myanmar ini akan dibahas,” katanya.
Ragu konflik selesai tahun ini
Retno mengapresiasi usaha pemerintah Brunei Darussalam dan Kamboja dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Dua negara ini adalah pemegang mandat keketuaan sebelum Indonesia.
Akan tetapi, kurangnya komitmen junta di Myanmar membuat tidak ada kemajuan yang signifikan selama dua tahun terakhir.
Dalam pada itu, Retno pernah menyampaikan pesimismenya bahwa konflik Myanmar bisa selesai pada masa keketuaan Indonesia tahun ini.
“Mengharapkan krisis politik Myanmar, selesai tuntas, dalam satu tahun ini, merupakan hal yang tidak mungkin terjadi,” kata Retno saat itu.
Adapun ia mengatakan bahwa krisis politik Myanmar tidak akan menyandera agenda lain yang akan dibahas di KTT ASEAN mendatang.
Retno menyampaikan, prioritas utama ASEAN adalah pembangunan komunitas ASEAN. Pasalnya, hal tersebut merupakan perhatian utama mayoritas masyarakat di negara anggota ASEAN.
“Ini yang harus dijawab oleh para pemimpin ASEAN,” kata Retno. [dmr]