Berita

Revisi UU Mahkamah Konstitusi: Bentuk Penyanderaan Hakim Konstitusi

Avatar
×

Revisi UU Mahkamah Konstitusi: Bentuk Penyanderaan Hakim Konstitusi

Sebarkan artikel ini
Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Logika politik kita juga harus diperbaiki bahwa MK meskipun lembaga judisial, tapi dia bukan sebuah lembaga yang berkarakter teknokratik

BARISAN.CO – Pada 2022-2023 lalu, sejumlah elemen politik yang memiliki kepentingan untuk mengamankan agenda-agenda kepentingan ekonomi politiknya, ternyata kepentingan itu ‘dijegal’ oleh putusan-putusan MK.

Demikian disampaikan, dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dalam Diskusi dengan tema Revisi UU Mahkamah Konstitusi: Bentuk Penyanderaan Hakim Konstitusi yang digelar LP3ES dan Universitas Paramadina, Minggu (26/05/2024).

Umam melanjutkan, dari situ muncul anggapan, mengapa 9 hakim MK seolah-olah lebih powerfull ketimbang 500 an anggota parlemen yang ada. Hal itu dianggap sebuah ketimpangan. Padahal, dalam konteks tertentu apa yg dilakukan MK bisa menjadi koreksi bagi proses legislasi yang dianggap agak ‘’serampangan’’ mis. terkait UU Ciptaker lalu, ketika MK memutuskan UU Ciptaker cacat administrasi dan cacat formal.

“Namun logika politik kita juga harus diperbaiki bahwa MK meskipun lembaga judisial, tapi dia bukan sebuah lembaga yang berkarakter teknokratik. Yang kebal dari intervensi politik, manipulasi kekuasaan, dan berbagai pengaruh ekonomi politik yang berasal dari lingkaran kekuasaan,” jelasnya.

Dosen Universitas Gajah Mada, Mahaarum Kusuma Pertiwi menyampaikan ihwal revisi UU MK sejak beberapa tahun terakhir memang tercatat penuh dengan kontroversi. Mis. pada UU No. 8/ 2011 tentang Masa jabatan ketua dan wakil ketua, penjelasan pasal 10 (1) tentang sifat final dan mengikat putusan MK : Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh; Menaikkan usia minimal 47 tahun, usia pensiun dinaikkan menjadi 70 tahun; dan adanya pemberitahuan kepada lembaga pengusul 6 bulan sebelum masa pensiun/jabatan habis untuk mengajukan pengganti.

“Hal lain, dalam Perppu 1/2013, UU No 4/2014 tentang tata cara seleksi, dan adanya majelis kehormatan hakim. Kemudian pada UU No 7/ 2020 usia minimal 55 tahun, tata cara seleksi diatur masing-masing lembaga yang berwenang, aturan peralihan: masa jabatan ketua dan wakil, hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat sampai 70 tahun selama masa tugas tidak melebihi 15 tahun,” lanjutnya.

Mahaarum memberikan catatan penting dari usulan revisi UU MK.

“Revisi ternyata dibahas di masa reses DPR RI, lalu terkesan adanya Political Bribery (2020) untuk memperlancar UU Cipta Kerja, dan juga kini adanya ancaman/hukuman terhadap hakim yang bersikap dissenting opinion pada sengketa Pilpres 2024,” ujarnya

Belajar dari kasus Aswanto yang ‘direcall’ DPR yang merasa bertindak seperti ‘’Komisaris’’ dari MK hal mana MK harus mengikuti apa maunya anggota DPR RI, padahal MK adalah lembaga judisial yang terpisah dan harus independen. Tidak menutup kemungkinan juga ke depan akan terjadi lagi terhadap hakim yang dissenting opinion masa sidang Pilpres 2024.

Catatan khusus selanjutnya yang perlu dikritisi adalah soal Pasal 23 A ketika (1) masa jabatan hakim konstitusi 10 tahun, (2) hakim konstitusi setelah 5 tahun menjabat wajib dikembalikan ke lembaga pengusul yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan jabatannya, (3) hakim konstitusi dapat melanjutkan jabatannya 10 tahun dengan ketentuan, di antaranya belum berusia 70 tahun dan mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul.