BARISAN.CO – Rumah Restorasi Indonesia (RRI) menggelar uji publik Policy Breif ‘Konsep Baru Arah Pembangunan Nasional’ pada Sabtu (18/11/2023) di Padepokan Antasari, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Koordinator Kompartemen RRI, Syafinuddin Al-Mandari menyampaikan sejarah dan perubahan arah pembangunan di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Berbagai model dan konsep telah diterapkan, mulai dari Plan Produksi Tiga Tahun Republik Indonesia (1947-1950) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada era reformasi. Namun, meskipun ada perubahan dalam konsep pembangunan, belum ada konsepsi yang kuat yang benar-benar memengaruhi cara Indonesia mengembangkan diri.
Syafin menjelaskan, dalam masa kepemimpinan Presiden Soekarno, fokus utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Di era Demokrasi Terpimpin, konsep Tri Sakti menjadi landasan visi ideologis yang kuat. Namun, ambisi untuk menghadapi neokolonialisme dan imperialisme sulit diwujudkan karena reaksi dari Barat, dan impian berdikari terhambat oleh instabilitas politik.
Di bawah kepemimpinan Soeharto, tegas Syafin, konsep pembangunan manusia bergeser ke stabilitas politik, namun program tersebut gagal menghasilkan negara yang unggul di tingkat global. Bahkan, Indonesia terjerembab ke dalam ketergantungan yang nyaris sempurna pada akhir masa pemerintahannya. Era reformasi membawa upaya kebangkitan baru, tetapi proses transisi demokrasi juga mengalami hambatan, dan pembangunan tampak tanpa arah yang jelas.
Dari semua itu, terlihat perlunya merumuskan kembali konsep perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Diperlukan klarifikasi mengenai tujuan bernegara, arah, tahapan, serta rencana sektoral dan kewilayahan.
“Visi pembangunan masa depan harus menekankan fondasi budaya yang kuat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil menjaga akar moral bangsa dan memperkaya budaya lokal,” ujar Syafin.
Nilai-nilai luhur seperti kesadaran akan keberagaman, semangat gotong royong, penghargaan terhadap budaya lokal, perlindungan lingkungan hidup, dan kehormatan dalam berperilaku dan berbahasa dapat menjadi fokus pembangunan manusia dan kebudayaan bangsa.
“Ini adalah landasan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang rasional, membangun politik berdaulat, ekonomi berdikari, dan penghayatan sadar terhadap nilai-nilai luhur,” terangnya.
Selanjutnya, tambah Syafin, kerangka pembangunan nasional berjangka yang mencakup ideologi, arah, tahapan, serta program implementasi sektoral dan kewilayahan perlu dirumuskan.
“Dengan kerangka tersebut, Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju, berdaya saing, sejajar dengan bangsa lain, tetapi tetap mempertahankan identitas budaya sendiri dan memberikan pengaruh positif dalam pembangunan dunia yang damai,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua RRI Imron Fadil Syam, Lukman Hakim Hasan (Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta), Suryadi Nomi (Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta), Yusuf Blegur dan lainnya. [rif]
