Sebaliknya, pemangkasan anggaran pembangunan (dan dana desa) akan membuat pertumbuhan ekonomi turun. Dampak negatifnya cukup besar. Bisa mempercepat krisis ekonomi. Perusahaan di sektor pembangunan akan mati karena anggarannya dihentikan. PHK dan pengangguran di daerah akan meningkat. Akhirnya mereka harus di-support dan diberi bantuan juga oleh pemerintah.
Dengan mengatakan seperti ini, bukan berarti peningkatan anggaran kesehatan tidak perlu. Sebaliknya, anggaran kesehatan harus dapat ditingkatkan sedemikian rupa besarnya agar dapat menanggulangi wabah Covid-19 secara efektif. Dan, tambahan anggaran kesehatan ini bukan diambil dari anggaran lainnya (realokasi).
Tetapi, tambahan anggaran kesehatan ini harus bersumber dari tambahan defisit APBN, dan besarnya harus siginifikan untuk memerangi Covid-19. Pemerintah harus berani mengatakan tambahan anggaran Covid-19 misalnya 1,5 persen dari PDB, atau sekitar Rp 250 triliun. Bahkan lebih kalau perlu. Whatever it takes.
Dananya diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih nganggur di dompet pemerintah, yang mencapai lebih dari Rp 270 triliun per akhir Februari 2020. Bayangkan kekuatan yang dimiliki Rp 250 triliun untuk memerangi Covid-19. Pasti jauh lebih efektif dari yang sekarang ini. Dan anggaran pembangunan tetap bisa jalan, sekaligus menjaga pendapatan perusahaan dan pekerja di sektor tersebut di daerah. Dan pemerintah juga tidak perlu menambah utang karena dananya sudah ada.
Selanjutnya, stimulus harus menyasar untuk membantu kemanusiaan, membantu mereka yang kehilangan penghasilan, dan membantu semua masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Dan stimulus juga harus menyasar pelaku usaha, termasuk usaha mandiri dan usaha mikro. Pemerintah harus menjamin kecukupan likuiditas pelaku usaha. Tentu bukan memberi pinjaman langsung ke pelaku usaha, tetapi melalui sektor keuangan, bank dan nonbank. Bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan likuiditasnya.
Stimulus ini harus segera diumumkan dan dijalankan. Jangan terlalu lama menghitungnya. Perhitungan stimulus harus dilakukan kebalikan dari penyusunan APBN yang berdasarkan aktivitas dan program. Dalam kondisi darurat, tentu yang dimaksud bukan darurat sipil, stimulus APBN dianggarkan secara global.
Makanya negara lain bisa mengumumkan stimulus sangat cepat. Dalam waktu singkat, Amerika mengumumkan stimulus 2,2 triliun dolar AS (sekitar Rp 35.200 triliun). Malaysia memberi stimulus 250 miliar ringgit (sekitar Rp 937 triliun). Tetapi Indonesia sangat lambat karena harus menghitung secara rinci: program A sekian, program B sekian, program C sekian. Ini kelamaan. Keburu wabah menyebar ke seluruh Indonesia, dan keburu rakyat kelaparan.
