Politik & Hukum

Sudirman Said: Jika KPK Tidak Independen, Sebaiknya Dibubarkan Saja

Avatar
×

Sudirman Said: Jika KPK Tidak Independen, Sebaiknya Dibubarkan Saja

Sebarkan artikel ini
Mengembalikan Marwah KPK
Sudirman Siad/Foto: YT Rafly Harun

Diskusi Publik yang diselenggarakan Universitas Paramadina yang didukung Universitas Al-Azhar dengan tema 25 Tahun Reformasi, Mengembalikan Marwah KPK sebagai Institusi Penegak Hukum yang Independen, Profesional dan Berintegritas

BARISAN.CO – Jika KPK saat sudah tidak profesional, tidak berintegritas dan tidak independen, maka sebaiknya dibubarkan saja. Karena keberadaan KPK sudah lebih banyak melahirkan mudarat daripada manfaat.

Demikian disampaikan Pegiat Anti Korupsi, Sudirman Said dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Universitas Paramadina yang didukung Universitas Al-Azhar dengan tema 25 Tahun Reformasi, Mengembalikan Marwah KPK sebagai Institusi Penegak Hukum yang Independen, Profesional dan Berintegritas, Senin (3/04/2023).

Sudirman Said menjelaskan bahwa pada reformasi 1998 ada cita-cita ingin Adili Suharto dan kroni-kroninya, amandemen konstitusi UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan Membangun pemerintahan yang bersih dari KKN.

“Ke 6 agenda di atas jika di frame semangatnya adalah bagaimana menghilangkan praktik korupsi dan itu bagian yang terbesar dari penyakit bangsa kita ketika itu. KKN, pertalian politik tentara dan sipil, tidak adanya check and balance. Memang semangatnya adalah betul-betul ingin melakukan purifikasi dari praktik bernegara,” sambungnya.

Lebih jauh Mantan Menteri ESDM mengatakan bahwa KPK adalah satu simbol, kenapa kita harus melakukan itu. Karena dari KPK diharapkan seluruh hulu kehidupan Negara, dari hulu sampai hilir bisa dibersihkan dari korupsi.

Menurutnya Sudirman Said selama ini KPK tebang pilih, KPK hanya memilih kasus-kasus besar.

“Kasus yang dipilihpun memang kasus-kasus yang super. Karena niatnya bukan untuk memberantas semua tindak korupsi, tapi ingin memberikan satu trigger effect, di mana efek pemicunya dengan mengambil kasus-kasus terbesar yang punya fenomena perhatian publik. Sayang setelah 25 tahun semua keunggulan KPK lenyap,” terangnya.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Racbini dalam sambutannya mengatakan KPK sekarang dengan KPK dulu jelas sudah berbeda. Dan KPK itu sejak dulu memang selalu ingin dilemahkan, dimatikan, “dibunuh”. Selama itu pula sejak 2008-2009 KPK selalu ingin dilemahkan, dan itu belangsung terus menerus hingga kini.

“Tapi Kuncinya sebenarnya, ketika presiden tidak setuju KPK dilemahkan, maka rencana pelemahan KPK akan selalu gagal. Namun, ketika presiden sekarang setuju revisi UU KPK disahkan oleh DPR, maka KPK berhasil dilemahkan seperti sekarang,” imbuhnya.

Sementara, Mantan Komisioner KPK RI, Saut Situmorang mengatakan saat ini KPK dalam kondisi menyedihkan, karena satu, tidak profesional, dua tidak berintegritas dan tiga tidak independen. Hari ini ada ruang gelap buat KPK yang dibuat oleh kekuasaan.

“Kita harus menemukan apa sebenarnya yang terjadi pada KPK dengan tiga kondisi yang tidak memenuhi syarat di atas. Hal itu menggambarkan bahwa KPK memang dipimpin oleh orang-orang bermasalah sampai hari ini, yang bertindak sangat politis dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Lain lagi dengan Ahli Hukum, Bvitri Susanti yang menyampaikan bahwsanya soal korupsi sebetulnya juga sangat terkait dengan kesetaraan gender. Jeleknya, di publik selalu cenderung menyalahkan istri dari para koruptor ketika ada kasus korupsi.

“Soal KPK, harus dibahas dari kata kuncinya persoalan yang kini tengah membelit KPK, bahwa tidak profesional, tidak independen dan tidak berintegritas,” terangnya.