Esai

Sumpah Pemuda dan Musim (Peregangan) Politik

Pril Huseno
×

Sumpah Pemuda dan Musim (Peregangan) Politik

Sebarkan artikel ini
sumpah pemuda dan politik
Ilustrasi foto: Pexels.com/Tom Fisk

SUMPAH Pemuda 1928 dipahami sebagai kesepakatan umum tentang KeIndonesiaan dan nasionalisme kaum muda, yang diejawantahkan dalam satu sumpah bersama untuk kesatuan Tanah tumpah darah, Bahasa, dan Bangsa yang satu Indonesia.

Dalam landscape nasionalisme, sumpah pemuda 1928 tentu sudah selesai. Proklamasi 1945 telah menggariskan kesatuan nasional sebuah bangsa merdeka yang dimotori oleh kaum muda terdidik, berintegritas dan berwawasan internasional.

Boleh jadi Sumpah Pemuda 1928 kini oleh kaum muda Indonesia yang disebut Gen–Milenial dan Gen–Z dipahami hanya sebatas kumpul-kumpul para pemuda nasionalis yang kemudian bersama bersepakat bersumpah untuk tanah air, bangsa dan Bahasa yang satu.

Apakah kaum muda kini memahami bahwa proses nation building tersebut juga terbangun atas dasar pikiran-renungan mendalam akan kebutuhan sebuah “philosophie grondslag” sebagai dasar menyusun pokok-pokok pikiran ideal pendirian sebuah negara-bangsa?

Sebelum 1928, HOS Tjokroaminoto juga telah meletakkan ‘Pataka‘ Zelfbestuur atau negara dengan pemerintahan sendiri, sebagai proklamasi pendahuluan bagi sebuah bangsa di Hindia Timur.

Gerakan sosio-ekonomi-religius HOS Tjokroaminoto telah menggetarkan Belanda yang tidak menyangka telah munculnya sebuah gerakan intelektual di kalangan pribumi yang menginginkan kemandirian ekonomi dan nasionalisme.

Jika ditambah dengan intelektualisme radikal Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Natsir, Syahrir dan kawan-kawan, jelas terbaca benang merah bahwa bangsa ini berdiri dengan landasan intelek yang sangat kuat dan mendunia.

Karena itu, Sumpah Pemuda 2023 hendaknya juga memunculkan langgam baru intelektualisme anak bangsa, dan tidak hanya berkutat pada keasyikan tersendiri dalam mengutak atik perangkat artifisial kontemporer, tanpa muatan-muatan ideologis.

Sumpah Pemuda 2023 dan Musim (Peregangan) Politik bisa diartikan sebagai tuntutan hal-hal di atas. Musim peregangan politik bisa kita pahami sebagai satu situasi di mana para aktor politik dari masing-masing partai politik plus kelompok kepentingan sedang bergesekan menyesuaikan diri, untuk selanjutnya berproses dalam labirin dialektika tertentu guna memunculkan sintesa baru dari kecenderungan-kecenderungan politik lama.

Tetapi pasti kita mengharapkan bahwa pemunculan sintesa baru perpolitikan tersebut tidak hanya memamerkan perebutan kekuasaan politik nir substansi high politik. Atau hanya berupa fragmen-fragmen politik tidak bermutu dari para aktor politik.

Kita tidak bisa mengerti betapa para aktor politik dan ketua-ketua parpol menjadi bisu tuli hilang nalar, ketika dihadapkan pada kepentingan-kepentingan sesaat yang jauh dari hitungan ideologis. Apalagi sifat-sifat ksatria berani berbuat-berani bertanggungjawab.

Tentang kaum muda? Eep Saefulloh Fatah, dalam wawancara podcast Abraham Samad, mengharapkan agar kaum muda yang hendak muncul ke permukaan saat ini tidak mempraktekkan politik hina-dina dengan ikut dalam arus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akut.

“Kalau itu dilakukan, maka itu perilaku politik yang ‘tua’ sekali. Dalam arti praktik politik kotor dengan memanfaatkan fasilitas KKN orang tua sudah menjadi barang punah yang telah ditinggalkan lama sekali oleh adab dan perilaku politik modern di negara dengan tingkat kematangan demokrasi amat baik.