Berita

Survei Celios: Masyarakat Perdesaan dan Berpenghasilan Rendah Cenderung Tidak Tahu soal JETP

Anatasia Wahyudi
×

Survei Celios: Masyarakat Perdesaan dan Berpenghasilan Rendah Cenderung Tidak Tahu soal JETP

Sebarkan artikel ini
Peluncuran Survei Nasional terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh Celios

Meski paling terdampak transisi energi, masyarakat perdesaan dan berpenghasilan rendah justru cenderung tidak tahu tentang JETP.

BARISAN.CO – Agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali pada November 2022, disepakati bahwa Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar. Meski kesepakatan itu telah berlangsung kurang lebih delapan bulan, kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahuinya seperti yang disampaikan oleh Celios (Center of Economic and Law Studies) bersama Unitrend dalam Peluncuran Survei Nasional terkait JETP.

Survei tersebut disebar dengan cakupan seluruh daerah di Indonesia menggunakan fitur Facebook Ads dan Instagram Ads selama dua minggu. Dari 1.204 responden yang mengisi survei, 60 persennya merupakan perempuan.

Ignatius Ardhana Reswara, Manajer Unitrend menyampaikan, 76 persen responden belum mengetahui JETP yang mayoritas (40 persen) tinggal di perdesaan.

“Ini sebenarnya perlu kita perhatikan, sebagaimana kita tahu di Indonesia lahan konsesi lahan pertambangan misalnya batu bara, tempat pembangkit listrik kebanyakan di perdesaan. Bagaimana pun masyarakat perdesaan ini yang tidak kalah penting dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan transisi energi,” kata pria yang akrab disapa Ardha ini pada Rabu (5/7/2023).

Sementara, yang paling banyak mengetahui berdasarkan usia adalah anak muda usia 15-34 tahun.

“Mereka cenderung banyak tahu tentang JETP karena generasi muda saat ini sangat aware terhadap energi dan mereka memiliki cukup akses informasi lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya,” jelasnya.

Dia menuturkan, kepedulian anak muda karena berkaitan dengan masa depan mereka. Ada kecenderungan, tambah Ardha, yang mengetahui JETP juga cenderung mengetahui tujuan dan program-programnya.

“Jadi, data ini sebenarnya penting sekali. Mereka yang tahu JETP ini lebih kritis dan berpotensi mampu mengawal proses-proses kebijakan di dalamnya,” terang Ardha.

Oleh karena itu, Ardha menyebut, sosialisasi dan kolaborasi dengan stakeholders perlu lebih banyak membahas JETP.

Menariknya, survei itu menemukan, perempuan (79 persen) justru memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap transisi energi daripada laki-laki (69 persen).

Ardha menjelaskan, hal itu terjadi karena dalam rumah tangga misalnya, perempuan lebih memiliki kendali terhadap efisiensi penggunaan energi.

“Kalau di rumah, ibu saya cenderung sensitif dengan harga listrik atau perubahan harga bahan bakar. Kedekatan dengan isu energi ini membawa minat lebih tinggi tentang apa saja perkembangan isu energi,” tuturnya.

Akan tetapi, masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak mengetahui JETP. Padahal, ungkap Ardha, dalam konteks transisi energi, permasalahan yang dihadapi JETP dan pemerintah adalah pengangguran, degradasi lingkungan, dan banyak pekerjaan yang akan hilang.

“Masyarakat berpenghasilan rendah inilah yang menjadi sorotan atau atensi lebih untuk dilindungi,” ujarnya.

Ardha melanjutkan, beberapa negara yang telah melakukan transisi energi memberikan pengembangan keterampilan untuk masyarakat bisa masuk ke industri energi terbarukan. Selain itu, diberikan jaring pengaman.

“Maka, pengetahuan JETP di masyarakat berpenghasilan rendah harus ditingkatkan karena mau tidak mau mereka yang akan paling terdampak proses transisi energi. Sehingga harapannya ketika mereka dilibatkan, proses formulasi kebijakan itu lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (Yat)