Pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan besar. Negosiasi diperlukan.
BARISAN.CO – Cina meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (10/4/2023), ketika melaporkan hasil kunjungannya ke China pada 4-6 April 2023.
Padahal, sesuai dengan rencana awalnya, utang akan ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN (gabungan BUMN yakni PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PTPN) dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Cina (Beijing Yawan HSR Co.Ltd).
Hal lain, proyek ini juga menggunakan skema business to business. Menurut Presiden Joko Widodo, yang digunakan adalah perhitungan bisnis. Artinya, pemerintah tidak memberikan jaminan apapun apabila di kemudian hari bermasalah. Namun tampaknya penjelasan ini sudah tidak relevan.
Pembengkakan Biaya
Apa yang sudah dikatakan banyak pihak sebelum proyek digarap kini jadi kenyataan. Dengan pemerintah Cina meminta APBN sebagai jaminan utang proyek, pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan besar.
Belum lagi soal biaya proyek yang bertambah (cost overrun) US$1,449 miliar atau setara dengan Rp21 triliun. Akibat pembengkakan ini, total nilai proyek patungan Indonesia dan Cina ini mencapai US$7,5 miliar atau setara Rp117 triliun. Padahal, nilai awal proyek adalah US$6,071 miliar.
Yang penting digaris-bawahi adalah angka cost overrun bersifat dinamis atau terus berganti. Pertama kali, KCIC melalui konsultan menemukan nilainya sebesar US$2,65 miliar pada 2019. Nilainya turun menjadi US$1,98 miliar pada perhitungan akhir tahun 2020. Dan sangat mungkin cost overrun bertambah mengingat proyek ini belum sepenuhnya selesai.
Sejauh ini, progres kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim telah mencapai 87,32 persen. PT KCIC masih harus menyelesaikan di antaranya pengerjaan jembatan, subgrade, terowongan, pengadaan lahan, perizinan, dan lain-lain termasuk beberapa stasiun yang nantinya menjadi pemberhentian kereta.
Adapun untuk pengerjaan stasiun, progres sejauh ini di antaranya Stasiun Halim (90,45%), Stasiun Karawang (90,09%), Stasiun Padalarang (31,59%), Stasiun Tegalluar (92,06%), dan Depo Tegalluar (80,96%).
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan proyek kereta berkecepatan 350 kilometer per jam ini akan rampung dan beroperasi penuh pada 18 Agustus mendatang. [dmr]
