Opini

Tanpa Transparansi, Dana JETP Rentan Dikorupsi

Anatasia Wahyudi
×

Tanpa Transparansi, Dana JETP Rentan Dikorupsi

Sebarkan artikel ini

Dalam proses perencanaaannya, perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam transisi energi serta tak ada kelompok yang dipinggirkan.

BARISAN.CO – Kurangnya transparansi menjadi masalah utama di banyak negara karena dapat menghambat arus bebas informasi dan menyebabkan korupsi, penindasan, serta salah urus sumber daya.

Negara demokrasi juga amat memerlukan transparansi agar masyarakat memahami bahwa pemerintah seyogyanya telah mengambil keputusan yang benar. Dengan begitu, pemerintah bisa dipercaya, memiliki akuntabilitas serta tata kelola yang baik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, sepanjang tahun 2022, terdapat 597 kasus korupsi yang telah ditangani. Jumlah tersangkanya mencapai 1.396 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp42,747 triliun. Kasus pencucian uang berada di urutan pertama kasus korupsi terbesar dengan nilai Rp 955 miliar. Selanjutnya, kasus suap Rp693 miliar dan pungutan liar (pungli) Rp11,9 miliar.

Dalam agenda G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Indonesia mendapatkan dana Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar. Istilah just sendiri bermakna adil, yang mana tujuan proyek ini akan adil bagi semua masyarakat terutama mereka yang paling terdampak.

Sehingga, dalam proses perencanaaannya, perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam transisi energi serta tak ada kelompok yang terpinggirkan.

Namun, setelah berbulan-bulan, studi Center of Economic and Law Studies (Celios) justru menemukan, masyarakat yang paling terdampak transisi energi justru paling tidak tahu tentang JETP.

Kekhawatiran lainnya adalah dana besar dari proyek ini bisa menjadi lahan basah korupsi. Apalagi melihat kasus korupsi yang pernah terjadi, Indonesia tak ada takutnya. Misalnya saja korupsi Al-Quran, bantuan sosial (bansos), dan dana bencana.

Rekomendasi AJI

Oleh karena itu, untuk mencegah hal buruk terjadi ke depan, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) memberikan tujuh rekomendasi bagi jurnalis dan media massa di Indonesia, antara lain:

  1. Transisi energi sejatinya adalah proses mengubah sistem energi suatu negara menjadi sistem yang lebih baik bagi manusia, iklim, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, transisi energi artinya beralih dari batu bara ke energi terbarukan yang lebih sehar dan lebih ramah lingkungan,
  2. Dalam membangun sistem energi yang lebih baik, momentum JETP juga bisa digunakan untuk membenahi tata kelola energi nasional yang sarat konflik kepentingan dan potensi korupsi,
  3. Belajat dari program JETP Afrika Selayan yang sudah lebih dulu berjalan, pelaksanaan JETP di Indonesia harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.
  4. Agar JETP berhasil di Indonesia, kita harus memastikan bahwa dananya digunakan untuk mentransformasi berbagai aspek sistem energi kita secara adil dan transparan. JETP rentan gagal bila aspek keadilannya hanya diterapkan secara dangkal sebagai media promosi penjualan energi “bersih” ketimbang benar-benar difokuskan pada transisi berkeadilan ke arah energi terbarukan yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan,
  5. Transisi yang berkeadilan harus memenuhi berbagai aspek keadilan, khususnya ketika berhubungan dengan masyarakat yang terdampak langsung. Perlu memastikan, proses JETP berfokus pada aspek sosial dan lingkungan dari transisi energi. Seperti: program reskilling bagi masyarakat terdampak yang mungkin akan lebih susah mendapatkan keuntungan atau dukungan pasar modal,
  6. Dana JETP sebaiknya juga digunakan untuk membangun kembali resiliensi masyarakat yang selama ini terdampak energi fosil dalam rantai pasoknya. Pemulihan kondisi kesehatan maupun lingkungan masyarakat yang telah terpapar polusi selama bertahun-tahun akibat aktivitas penambangan dan pembangkitan listrik batu bara sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan bahwa proses transisi energi juga mendukung pemulihan semua orang yang terdampak sistem energi yang sebelumnya, dan
  7. Transformasi yang berkeadilan harus mencakup aspek pelatihan, bantuan, dan kompensasi untuk para pekerja maupun bagi masyarakat yang lingkungannya terdampak.

Satu hal yang perlu diingat, dana JETP bukan hanya hibah, namun juga utang. Apabila tak diawasi dengan baik, maka kerugian negara tidak hanya berdampak pada proses transisi energi melainkan kerugian negara dalam hal materi. (Yat)