Analisis Awalil Rizky

Utang Pemerintah Tidak Aman pada Tahun 2024

Awalil Rizky
×

Utang Pemerintah Tidak Aman pada Tahun 2024

Sebarkan artikel ini

Oleh: Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute

KONDISI utang pemerintah selalu dikemukakan masih dalam kondisi masih aman oleh Pemerintah. Alasan utamanya berupa rasio utang yang masih belum mencapai 60% atas Produk Domestik Bruto (PDB). Bagaimana dengan indikator lainnya, dan apa memang batas itu merupakan ukuran aman menurut Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Soal tingkat keamanan atau kerentanan utang pemerintah atau negara sebenarnya memiliki banyak indikator. Beberapa indikator dipakai berdasar pengalaman banyak negara serta mempertimbangkan aspek-aspek teknokratis keuangan negara. Beberapa lembaga internasional memberi rekomendasi tentang aspek keamanan atau kerentanan tersebut, diantaranya adalah International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR).

Sebagian indikatornya dipakai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai atau mereviu kondisi Indonesia. Diantaranya adalah: rasio utang atas pendapatan negara, rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara, dan rasio pembayaran beban utang atas pendapatan negara.

Tulisan ini menghitung dan memprakirakan besaran tiga indikator tersebut untuk kondisi tahun 2023 yang sedang berjalan dan tahun 2024 mendatang. Prakiraan tahun 2023 berdasar data prakiraan realisasi (outlook) dari Pemerintah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prakiraan tahun 2024 berdasar data APBN.

Pertama, Rasio utang atas pendapatan negara diprakirakan sebesar 310,93% pada tahun 2023 dan 317,63% pada tahun 2024. Pada tahun 2023, pendapatan negara diprakirakan sebesar Rp2.637 Triliun dan posisi utang akhir tahun sebesar Rp8.200 Triliun. Pada tahun 2024, target pendapatan negara sebesar Rp2.802 Triliun, dan posisi utang akhir tahun diprakirakan sebesar Rp8.900 Triliun. 

Rasio tersebut telah jauh melampaui rekomendasi IMF dan IDR untuk kondisi yang bisa dikatakan aman. IMF memberi rekomendasi kisaran 90-150%. Sedangkan rekomendasi IDR kisaran 92-167%.

Kedua, Rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara diprakirakan sebesar 16,59% pada tahun 2023 dan 17,75% pada tahun 2024. Pembayaran bunga utang diprakirakan sebesar Rp437,43 Triliun pada tahun 2023 dan direncanakan sebesar Rp497,32 Triliun pada tahun 2024.

Rasio tersebut terbilang sangat rentan karena jauh melampaui rekomendasi IMF dan IDR. IMF memberi rekomendasi kisaran 7-10%. Sedangkan rekomendasi IDR berupa kisaran 4,6-6,8%.

Ketiga, rasio pembayaran beban utang atas pendapatan negara diprakirakan sebesar 38,93% pada tahun 2023 dan 40% pada tahun 2024. Beban utang terdiri dari pembayaran bunga utang dan pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok utang Pemerintah diprakirakan sebesar Rp575 Triliun pada tahun 2023 dan Rp625 Triliun pada tahun 2024.

Rasio tersebut mengindikasikan kondisi yang kurang aman atau masih rentan. Rasio tahun 2023 dan 2024 telah melampaui rekomendasi IMF yang di kisaran 25-35%. Meskipun masih dalam rentang aman, namun cenderung meningkat ke batas atas rekomendasi IDR yang kisaran 28-63%.

Undang-Undang tentang Keuangan Negara No.17/2003 yang sering dipakai sebagai argumen Pemerintah tentang batas aman utang. Terutama yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 yang berbunyi, ”Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.”