Ada sejumlah besar bentuk pelayanan publik yang administrasinya sangat bertumpu pada database kependudukan nasional.
BARISAN.CO – Sulit untuk menampik betapa kasus korupsi E-KTP merupakan skandal besar. Anda bisa saja tidak peduli, atau sudah lupa, atau justru belum tahu bahwa megakorupsi ini menelan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.
Kasus ini berhasil terbongkar setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, berkicau dalam persidangan pada medio 2011-2012. Ia menyebut sejumlah nama penting, mulai dari birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha. Dari sanalah mata rantai kebusukan sistemik kasus ini terurai satu per satu.
Dampak dari korupsi Ini masih terasa hingga sekarang. Di negeri di mana data penduduk begitu acak-acakan, seharusnya E-KTP bisa menjadi jawaban.
Andai E-KTP tidak dikorupsi, mungkin kita tidak akan menemukan masalah besar pada pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, dan lain sebagainya.
Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran pemerintah di hadapan masyarakat. Dan pelayanan publik yang baik terbangun dari beragam aspek mulai dari sistem, SDM, dan strategi.
Ada sejumlah besar bentuk pelayanan publik yang administrasinya sangat bertumpu pada database kependudukan nasional. Namun, ketidak-lengkapan database ini menjadi halangan yang menyebabkan banyak instansi pemerintahan bertele-tele memberikan pelayanan.
Bagaimana bisa? Jika E-KTP tidak berjalan, pada gilirannya instansi-instansi pemerintahan mengembangkan satu sistem lama yang sangat tidak efektif, yakni dengan memberi seabrek persyaratan.
Jika Anda ingin mengurus izin usaha, Anda diharuskan untuk menyetorkan surat keterangan kesehatan, surat kelakuan baik, Kartu Keluarga, SIM, akte tanah, akte notaris, dan lain-lain, termasuk harus memberi satu dua ketip uang lelah setelah urusannya beres. Hal-hal ini seharusnya mampu diringkas dalam data tunggal e-KTP, tetapi sayang itu tidak terjadi.
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik bermula dari data yang akurat. Ketika data tidak akurat, pembangunan pasti gagal berjalan dengan baik.
Jika data kependudukan tidak akurat, maka perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya penduduk di suatu daerah.
Penting bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dengan memperhitungkan tren demografis seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, atau perubahan pola mobilitas, infrastruktur yang dibangun mungkin menjadi tidak relevan dalam jangka panjang.
Banyak dari hal tersebut tampaknya luput dilakukan, sehingga menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pembangunan.
Alokasi Anggaran
“Data yang akurat penting untuk buat keputusan tepat. Data akurat penting untuk eksekusi program yang tepat sasaran. Jangan sampai memutuskan, membuat perencanaan mengekusi program nggak pegang data,” kata Presiden Jokowi.
Celakanya, pernyataan ini berbanding terbalik dengan banyaknya program kesejahteraan yang bergantung pada data kependudukan yang tidak valid dan gagal menyasar kelompok paling membutuhkan.
