Yang harusnya diperbaiki itu data, bukan dengan asal pangkas subsidi karena tidak tepat sasaran.
BARISAN.CO – Menurut perhitungan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024, per 17 Februari 2024 pkl 19.30.11, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh posisi teratas dengan jumlah suara mencapai 57,95%.
Dalam berbagai kesempatan, pasangan ini berjanji akan memberikan makan siang gratis di sekolah sebagai upaya mengatasi stunting di Indonesia. Anggarannya sekitar Rp468,9 triliun.
Sementara, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp3.235,1 trilun. Artinya, untuk memberi makan siang gratis anak-anak di Indonesia akan memangkas APBN sekitar 14 persen.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menyampaikan, bakal memangkas anggaran subsidi BBM demi merealisasikan program tersebut.
“Sekitar 80% dri Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi solar dan LPG 3 kg ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi,” kata Eddy dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Kamis (15/2/2024).
Mengingat banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan, pemangkasan anggaran akan membuat mereka terkena dampak. Misalnya saja nelayan yang menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 3.032.765 orang. Belum lagi, sopir angkutan kota dan logistik yang memerlukan solar.
Ditambah, profesi lainnya termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sektor makanan dan lain-lain.
Padahal, subsidi tidak tepat sasaran itu terkait data, bukan besaran nilai anggarannya. Ekonom Awalil Rizky berulang kali menegaskan, imbas e-KTP yang dikorupsi menjadi biang kerok subsidi tidak tepat sasaran.
“Akibatnya, Indonesia tidak benar-benar punya data orang miskin,” terang Awalil.
Jika melihat sistem kependudukan di negara maju seperti Korea Selatan, yang mana untuk mendapatkan informasi seseorang hanya tinggal ketik. Namun, Indonesia yang merdeka selisih dua hari setelah Korea Selatan justru masih berjibaku dengan data subsidi yang tidak tepat sasaran.
Melansir Tempo.co, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pamangkasan subsidi BBM bisa menyebabkan tertekannya daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi.
Kenaikan angka kemiskinan bisa menjadi ancaman lainnya dan Bhima menyarankan agar kebijakan ini mesti dijalankan dengan hati-hati.
