Rencana urun dana untuk pembangunan IKN menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN tersebut.
BARISAN.CO – Pemerintah membuka opsi skema pembiayaan pembangunan IKN melalui crowdfunding atau urun dana. Wacana yang dilontarkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono ini sontak mendapat kritikan dari banyak pihak.
Salah satunya disampaikan pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio. Menurutnya, langkah pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) ini sudah keliru sejak awal. Pasalnya, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak.
Hendri menilai, rencana tersebut hanya menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN tersebut.
“Itu menunjukkan memang enggak ada uangnya untuk IKN. Kalau minta rakyat patungan lagi itu udah panik. Rakyat kan udah patungan, dari apa, dari pajak,” ujarnya dalam agenda Total Politik, Minggu (27/3/2022).
Di sisi lain, Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah yang selama ini masih belum terbuka terkait sumber-sumber pendanaan IKN kepada publik. Termasuk soal besaran dana yang sudah dimiliki pemerintah dalam proyek tersebut.
“Selama ini yang diomongin itu ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja. Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan,” terangnya.
Kritikan sebelummnya juga datang dari anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. Menurutnya ide atau gagasan pembiayaan melalui skema crowdfunding sebagai sesuatu yang aneh. Semestinya, pembangunan IKN sesuai skema awal, anggarannya dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
“Crowdfunding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta,” tegas Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/03/2022).
Menurut Anwar Hafid, lebih dari dua tahun terakhir masyarakat sudah sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Pemerintah juga diyakini telah memahami dengan kondisi masyarakat tersebut. Terlebih belakangan masyarakat juga makin kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.
“Masyarakat dan daya beli publik belum selesai terpukul karena pandemi, maka mengharapkan dana publik untuk pembangunan IKN sangat-sangat aneh,” tegas Anggota Fraksi Demokrat itu.
Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu mendorong pemerintah untuk konsisten dengan skema pembiayaan untuk pembangunan IKN. Dimana disampaikan pada gambaran umumnya bahwa IKN dibangun dari kas negara maupun investasi sektor non pemerintah.