Kominfo sindir pihak yang melanggar administratif lebih sering disalahkan ketimbang hacker atau pelaku yang mengambil data pribadi secara ilegal.
BARISAN.CO – Kasus kebocoran data SIM card masyarakat Indonesia bocor dan dijual di forum hacker menjadi perhatian publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui dari verifikasi data sampel berjumlah 2 juta yang dibagikan secara gratis di forum, ada Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang sudah invalid dan ada juga yang masih aktif.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, hal ini merupakan kesalahan penyelenggara. Namun pria yang akrab disapa Semmy ini tidak memerinci penyelenggara yang dimaksud.
“Sekali lagi itu tanggung jawab penyelenggara, bukan Kominfo,” kata Semmy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Kominfo bersama Dukcapil, operator seluler, BSSN, dan cybercrime Polri telah melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui sumber kebocoran di Jakarta, Senin (5/9/2022).
“Dalam kesimpulanya tadi semua melaporkan bahwa (data yang bocor) tidak sama, tapi ada beberapa kemiripan,” ungkapnya.
Terlepas dari itu, pihaknya masih melakukan penelusuran lebih jauh. Ini bertujuan mengetahui sumber kebocoran data dan langkah mitigasi selanjutnya.
“Tentunya tadi sepakat dilakukan lebih dalam lagi investigasi karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya secara lengkap biar bisa melakukan mitigasi dan pengamanannya,” tutur Semuel.
Peretas Sering Dianggap Pahlawan
Semmy pun menyindir peretas 1,3 miliar data registrasi SIM card bak pahlawan. Padahal yang dicuri bisa merugikan masyarakat, yang bisa berujung pada pelanggaran administratif dan pidana.
Semmy merasa bahwa pihak yang melanggar administratif lebih sering disalahkan ketimbang hacker atau pelaku yang mengambil data pribadi secara ilegal.
“Yang pidana seolah-olah tidak pernah dijelaskan kepada publik, seolah menjadi pahlawan,” ujarnya.
Menurutnya, semua pihak semestinya bahu-membahu di tengah maraknya kebocoran data. Meski di satu sisi, ia mengakui bahwa setiap instansi harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola.
“Pastikan agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya. [rif]