Sosialisasi penggunaan dana telah digelar di aula BPMP Srondol Kulon dan dihadiri ratusan lurah, RW, dan RT dari seluruh wilayah kota.
BARISAN.CO – Pemerintah Kota Semarang baru-baru ini mengadakan sosialisasi terkait penggunaan anggaran operasional sebesar Rp25 juta per RT per tahun di aula BPMP Srondol Kulon pada Rabu, (16/7/2025).
Sosialisasi ini merupakan sesi kedua dan dihadiri oleh sekitar 398 peserta, termasuk lurah, RW, dan perwakilan RT dari setiap RW.
Sebagaimana janji politik walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dalam kampanyenya, akan mengucurkan anggaran Operasional RT sebesar 25 juta per tahun, nampaknya akan direalisasikan awal Agustus tahun ini.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Data Informasi DP3A, Sunardi. Dalam paparannya, Sunardi mengatakan, total ada sekitar 10.628 RT di Kota Semarang yang akan menerima dana tersebut.
Jika kita kalikan, total anggaran yang Pemerintah Kota Semarang siapkan mencapai kurang lebih Rp270 miliar.
“Total anggaran untuk dana operasional RT tersebut Rp 270 miliar,” kata Sunardi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, agar dana bisa cair, RT penerima wajib memenuhi tujuh syarat administratif lewat jalur kelurahan dulu.
Jika seluruh syarat sudah lengkap, kelurahan akan menerbitkan surat keputusan yang memuat daftar RT penerima dana operasional.
Selanjutnya, berkas tersebut akan masuk ke BPKAD untuk proses lebih lanjut.
“Kalau belum lengkap, dokumen akan kami kembalikan ke warga untuk ada perbaikan dalam waktu maksimal 7 hari. Setelah lengkap dan verifikasi kelurahan, barulah bisa proses ke BPKAD,” tambahnya.
Pada kesempatan lain, Kepala Kelurahan Jomblang Henry Nur Cahyo berharap, agar penggunaan anggaran operasional ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Anggaran ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat RT.
Henry juga menghimbau dan berharap, para ketua RT harus selalu berkomunikasi terbuka dengan warga dalam proses perencanaan dan penggunaan bantuan anggaran oprasional tersebut.
“Jadi forum komunikasi diwilayah harus selalu diadakan, sehinggga perencanaan anggaran tersebut dapat tepat sasaran dalam skala prioritas dan dapat dipertanggung jawabkan,” tegas Henry.
Menurut Henry, sosialisasi ini tentunya memberikan gambaran kepada para RW, khususnya RT sebagai penerima manfaat jadi lebih tau, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Saya berharap, masing-masing RT, khususnya di Kelurahan Jomblang, bisa memaksimalkan penggunaan anggaran operasional ini dengan baik dan lebih bijak, yang pasti bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih luas,” terang Henry.
