KH Ubaidullah menegaskan dukungan penuh terhadap langkah PBNU dan mendesak negara melalui KPI serta Dewan Pers untuk menegakkan kode etik penyiaran agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak memecah persatuan umat.
BARISAN.CO – Gelombang reaksi publik terhadap tayangan acara Expose Uncensored di stasiun televisi Trans7 yang dinilai menyinggung ulama sepuh Pondok Pesantren Lirboyo terus meluas.
Tagar #BoikotTrans7 ramai bergema di media sosial, diiringi berbagai pernyataan sikap dari kalangan pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
Salah satu yang turut menyampaikan pandangan tegas adalah KH Ubaidullah Shodaqoh, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, KH Ubaidullah mendukung penuh langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sebelumnya juga telah menyoroti isi tayangan tersebut.
KH Ubaidullah menilai kasus ini bukan sekadar kesalahan teknis penyiaran, melainkan bentuk kelalaian dalam menjaga nilai-nilai adab dan etika jurnalistik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga penyiaran nasional.
Dalam Pernyataan Sikap Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah menyebut bahwa dirinya mendukung penuh langkah KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, yang lebih dahulu memberikan tanggapan atas kasus ini.
“Kami mendukung penuh sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Staquf atas pemberitaan Trans7 di rubrik Expose Uncensored pada Senin, 13 Oktober malam lalu,” tulis KH Ubaidullah dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/10/2025).
Ia juga menegaskan perlunya negara hadir secara tegas terhadap lembaga penyiaran yang melanggar norma publik, serta mendorong lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk menjalankan fungsinya secara konsisten.
“Kami mendesak kepada negara untuk bersikap tegas kepada lembaga negara seperti KPI dan Dewan Pers dalam menegakkan aturan Kode Etik kepada media penyiaran dan media cetak maupun online,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Kota Semarang ini.
Menurut KH Ubaidullah, tayangan Expose Uncensored yang menyinggung ulama pesantren menunjukkan lemahnya peran lembaga negara dalam mengatur etika penyiaran. Ia menilai hal ini sebagai tanda perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan media di Indonesia.
KH Ubaidullah juga menyerukan agar seluruh media di Indonesia baik televisi, radio, media cetak, maupun daring kembali menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan etika penyiaran publik.
“Kami menyerukan kepada seluruh media penyiaran dan media massa untuk kembali menegakkan kode etik jurnalistik dan mempertimbangkan hal-hal yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, dunia media seharusnya tidak hanya mengejar sensasi atau rating, tetapi juga berperan dalam memperkuat moral publik dan menjaga keutuhan sosial.
