Data-data vital pemerintah yang dibocorkan oleh hacker Bjorka sebagian valid.
BARISAN.CO – Sistem pertahanan nasional sedang terganggu. Seorang hacker bernama Bjorka diduga telah meretas data-data vital milik pemerintah.
Beberapa di antaranya adalah data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian tak menampik ada data valid sejumlah situs pemerintah yang diretas Bjorka.
“Saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga yang valid,” kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022).
Hinsa dan jajarannya kini tengah menelusuri motif, identitas, dan latar belakang Bjorka melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri.
Sementara itu, instansi-instansi resmi disebut tengah mengevaluasi tingkat keamanan digital mereka.
Dengan bantuan BSSN, instansi pemerintahan telah melakukan Information Technology Security Assement (ITSA) untuk mengevaluasi kelemahan siber demi memastikan tidak ada data vital yang hilang.
Siapa Hacker Bjorka?
Gonjang-ganjing Bjorka telah jadi sensasi sejak sebulan belakangan. Rekam jejaknya sebagai hacker melejit setelah membocorkan 1,3 Miliar data registrasi sim card masyarakat tanah air. Isinya mencakup NIK, nomor telepon, nama provider, hingga tanggal registrasi.
Kebanyakan instansi yang disasar Bjorka berada di Indonesia. Ia juga meretas data pribadi beberapa figur politik tanah air.
Dalam akun media sosialnya, Bjorka mengaku bahwa pembocoran data yang ia lakukan adalah cara dia menunjukkan betapa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya.
“this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.
(ini adalah era baru untuk berdemo secara berbeda. Takkan ada yang berubah jika orang bodoh masih diberi kekuasaan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politikus dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh).
Masyarakat Indonesia terbelah. Ada sebagian mendukung dan sebagian lainnya mengutuk Bjorka. Namun, efek Bjorka telah mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
RUU ini nantinya bakal mengatur seluruh aspek soal keamanan data pribadi, termasuk memberi sanksi tegas kepada pihak yang terbukti memanfaatkan data orang lain dengan ancaman pidana sekitar 5 tahun dan denda berkisar 4 hingga 5 miliar rupiah. [dmr]