Scroll untuk baca artikel
Berita

FWPJT dan DPRD Jateng Bahas Ketahanan Ekonomi di Masa Sableng, Dorong Digitalisasi dan Inovasi Daerah

×

FWPJT dan DPRD Jateng Bahas Ketahanan Ekonomi di Masa Sableng, Dorong Digitalisasi dan Inovasi Daerah

Sebarkan artikel ini
Ketahanan Ekonomi di Masa Sableng
Diskusi Interaktif bertema "Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng" / Foto: Christian Saputro

Ketahanan ekonomi daerah menjadi landasan penting dalam menghadapi guncangan global dan krisis struktural.

BARISAN.CO – Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT), bersama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng, menggelar Diskusi Interaktif bertema “Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng” pada Rabu (16/7/2025) bertempat di Gedung Merah Putih, Lantai 10 Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber utama yakni Zulkifli Gayo (Ketua Umum TPPD Jateng), Teddy Agung Tirtayadi (Ketua Umum BPD HIPMI Jateng), Ferry Wawan Cahyono (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah).

Serta Prof. Akhmad Syakir Kurnia, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Diskusi dimoderatori oleh Doni Asyhar, dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah H. Sumanto, SH, sebagai keynote speaker.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Sumanto, SH menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi di Jawa Tengah.

Ia menekankan bahwa diskusi ini bukan sekadar kajian, namun diharapkan menjadi aksi nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah.

Ferry Wawan Cahyono, sebagai legislator dari DPRD Jawa Tengah, menyoroti tantangan investasi yang dihadapi provinsi ini.

Menurutnya, salah satu tantangan datang dari penolakan sejumlah NGO dan ormas terhadap agenda investasi. Ia menekankan bahwa infrastruktur menjadi kunci utama, terutama untuk mendukung pertemuan logistik para pelaku usaha.

“Kami mendorong optimalisasi jalur tol sebagai jalur logistik yang mendukung konektivitas antarwilayah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferry memaparkan tiga komitmen penting dari Pemerintah Daerah dan Legislatif, yaitu: penguatan regulasi, dukungan anggaran, dan political will yang konsisten.

Sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota juga perlu dijaga melalui kemitraan multipihak yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, BUMD, media, serta komunitas masyarakat.

“Kami juga mendorong digitalisasi melalui satu data ekonomi daerah yang dapat dipantau dalam dashboard ketahanan ekonomi. Ini akan sangat membantu dalam merespons perubahan dengan kebijakan adaptif yang lebih tepat sasaran,” tambah Ferry.

Sementara itu, Prof. Akhmad Syakir Kurnia dari Universitas Diponegoro mengupas pentingnya ketahanan ekonomi sebagai prasyarat pembangunan jangka panjang.

“Ketahanan ekonomi tidak hanya soal cadangan devisa atau APBD surplus. Tapi bagaimana ekonomi daerah mampu menyerap guncangan dan beradaptasi secara cepat serta efektif,” paparnya.

Syakir menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, APBD Jawa Tengah menunjukkan surplus. Namun, ia mengingatkan bahwa surplus ini lebih menggambarkan pelaksanaan APBD yang belum optimal, bukan berarti kelebihan kas.