Perbedaan itu tetap ada, tetapi dijadikan landasan semangat untuk mendirikan sebuah bangsa
BARISAN.CO – Integrasi merupakan bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks persatuan bangsa. Pemahaman ulang makna integrasi dan memahami perbedaan pun mutlak diperlukan bagi seorang dai.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud saat memberikan pengarahan dalam Standardisasi Dai yang ke-15 yang diselengarakan Komisi Dawah MUI, di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (29/8/2022).
Marsudi menjelaskan, Ia menegaskan, Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar konsensus oleh para pendiri bangsa dari beragam latar belakang dan mencontohkan negara Madinah yang di dalamnya terdapat umat Islam, Nasrani, Yahudi dan Majusi yang diikat dalam perjanjian Piagam Madinah
“Waman lahiqo bihim wajahada ma’ahum innahum ummatun waahidah, Barang siapa yang telah sepakat dan berjuang bersama sama-sama, mereka adalah bangsa yang satu,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, pendakwah harus turut serta memberikan pemahaman positif terhadap nilai-nilai kebangsaan kepada umat. Menurut dia tidak dimungkiri bahwa pada sebagian warga bangsa ini masih ada yang bertanya-tanya apakah dalam berbangsa dan bernegara sudah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
“Pertanyaan yang simpel ini masih banyak berkecamuk di perasaan dan pikiran sebagian bangsa kita, maka sebagai pendakwah harus turut serta memberikan pemahaman positif terhadap nilai-nilai kebangsaan ini,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan berdakwah, Kiai Marsudi menyampaikan bahwa seorang dai harus memahami integrasi dan perbedaan serta memiliki jiwa yang mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan seperti nilai mu’ahadah wathaniyah, darul mu’ahad, dan daarul mitsaq.
Dengan memahami perbedaan keduanya, maka akan menghantarkan kepada nilai-nilai kemaslahatan. Di samping itu, seorang dai juga akan dapat mengetahui siapa saja target-target dakwahnya.
Lebih lanjut, Kiai Marsudi berpesan perbedaan background seperti NU dan Muhammadiyah bukan menjadi penghalang untuk membangun persatuan.
Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, hingga ruang dakwah harus dibangun dan dijalankan bersama di atas perbedaan tersebut. [rif]