Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dari dua kasus dan peristiwa berbeda namun satu model tanggapan pejabat, tetap publik menuntut Pemerintah bertanggung jawab atasnya bocornya data pribadi apapun yang menjadi motif hacker.
Menurut Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah negara atau pemerintah harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi terkait kebocoran data. Mengingat, lanjutnya, segala bentuk aktivitas di ruang siber merupakan bagian dari hal yang perlu diantisipasi pemerintah salahsatunya dalam menjaga keamanan negara.
“Hacker menyelami aktivitas siber tanpa batas melampaui aktivitas publik (warganet) pada umumnya. Sedangkan sistem informasi teknologi dibuat, tidak luput dari celah kelemahan walaupun sudah difasilitasi sistem keamanan yang berlapis. Sehingga sangat memungkinkan terjadi hacker dapat menembus hal tersebut,” kata Dadan, demikian alumnus IPB University ini disapa.
Dadan juga menyatakan kebocoran data pribadi itu tidak sepenuhnya menandakan bahwa Indonesia kekurangan tenaga andal dalam bidang teknologi informasi dan sistem keamanan siber.
“Berkaitan dengan resource saya meyakini kita memiliki orang-orang hebat di bidang kemanan siber. Namun, dalam kasus ini nampaknya terdapat kelalaian yang terjadi sehingga menyebabkan keamanan sistem informasi data memiliki celah yang dapat ditembus oleh aktivitas hacker,” ujarnya.
Dadan juga menambahkan, ada tiga cluster data di ruang digital. Pertama, Surface Web. Ini adalah data publik yang bisa diakses oleh siapapun melalui internet, biasanya banyak digunakan untuk aktivitas komersial. Datanya bahkan kurang dari 10% dari total peredaran data yang ada di ruang digital.
Kedua, Deep Web. Cakupan data pribadi yang yang tidak dapat diakses setiap orang melalui mesin pencari Google, Gmail, dsb. Data yang terdapat pada kategori deep web yakni masuk ke kategori konten konten yang berbayar.
Ketiga, Dark Web. Cakupan data dengan karakteristik konten data ilegal dan dipenuhi dunia anonimitas. Banyak transaksi gelap yang terjadi di ruang dark web dari transaksi narkoba, data penting negara, dsb.
“Maka dari dampak dari aktivitas hacker sangat memungkinkan kebocoran data di ruang dark web yang secara ilegal menjadi tempat transaksi data ilegal. Data tersebut pada akhirnya tentu saja dapat di ekspoitasi untuk kepentingan bisnis, politik, maupun intellegience,” paparnya.
Dijelaskan Dadan, hacker juga tidak selamanya jahat. Artinya ada juga yang ‘baik’.
“Tentu saja ada, mereka yang sejauh ini bekerja dalam dunia intellegience saya kira sudah banyak berjasa dalam hal menjaga kemanan negara dari segala bentuk ancaman yang datang,” ujarnya.
