Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji membahas sejumlah skenario darurat penyelenggaraan haji 2026 di tengah ketidakpastian situasi global.
BARISAN.CO – Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia membahas sejumlah skenario darurat penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (11/3/2026)
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan situasi global, termasuk potensi konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah skenario yang telah disiapkan untuk memastikan keselamatan jemaah sekaligus menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam paparannya, pemerintah menyampaikan tiga skenario utama terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Skenario pertama, jemaah haji Indonesia tetap diberangkatkan meskipun situasi konflik di kawasan masih berlangsung. Dalam kondisi ini, pemerintah akan melakukan mitigasi jalur penerbangan dengan mengalihkan rute yang dinilai lebih aman.
Selain itu, pemerintah akan melakukan diplomasi keamanan guna memastikan adanya koridor aman bagi jemaah haji Indonesia sebagai warga sipil non-kombatan serta menyiapkan protokol evakuasi darurat jika diperlukan.
Skenario kedua, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji secara normal.
Jika skenario ini terjadi, pemerintah Indonesia perlu melakukan negosiasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan biaya layanan yang telah dibayarkan tidak hangus.
Skenario ketiga, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji sehingga Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah. Dalam kondisi ini, pemerintah akan memastikan seluruh dana yang telah dibayarkan dapat kembali secara utuh.
Pengamanan Jemaah Umrah Jadi Perhatian
Selain membahas penyelenggaraan haji, rapat kerja juga menyoroti upaya pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan jemaah umrah di tengah situasi global yang tidak menentu.
Pemerintah menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan, termasuk menurunkan tim di Bandara Jeddah dan Madinah untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, memastikan kebutuhan dasar jemaah terpenuhi saat terjadi penundaan penerbangan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Pemantauan juga dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam guna memastikan situasi jemaah tetap terkendali.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Menteri Haji dan Umrah agar pemerintah menyiapkan skenario kedaruratan yang komprehensif bagi jemaah haji reguler maupun jemaah haji khusus.
DPR juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi kepada calon jemaah mengenai kemungkinan berbagai skenario darurat agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas terhadap situasi yang mungkin terjadi.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah dapat memberikan pelayanan secara profesional sehingga berbagai kendala yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya tidak terulang.
Komisi VIII juga menekankan pentingnya perhitungan yang matang terkait kapasitas akomodasi, transportasi, serta kebutuhan konsumsi bagi jemaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji.
Pembahasan dalam rapat kerja ini menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan jemaah Indonesia menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Melalui berbagai skenario yang disiapkan, pemerintah dan DPR berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat tetap berjalan dengan aman dan tertib, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia di tengah dinamika situasi global. []
