Poin keempat, Ilham mengungkapkan, itu akan memunculkan dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Hal ini karena semua lembaga yang dipilih oleh pemilu sudah berakhir masa jabatannya pada tahun 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintahan,” tegasnya.
Dan, yang terakhir, Ilham menyampaikan, dapat menimbulkan deligitimasi pemerintah.
“Tanpa adanya amandemen UU 45 terkait pemilu dan juga instabilitas hingga potensi konflik di masyarakat,” lanjut Ilham.
Sedemikian besarnya risiko yang bisa terjadi ini membuat Ilham khawatir. Terlebih, para pejabat tertentu turut menggulirkan wacana tersebut.
“Meski pun, sejak wacana penundaan pemilu digulirkan, reaksi publik cukup keras dan beberapa parpol seperti Muhammaditah menolaknya,” tutur Ilham.
Ilham melanjutkan, aktivis buruh, aktivis demokrasi, bahkan ahli tata negara pun turut menyampaikan pandangannya bahwa penundaan itu berpotensi melanggar konstitusi.
“Lantas, motivasi dan kepentingan apa yang mendorong pihak-pihak yang menginginkan penundaan Pemilu sehingga harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negara dengan menabrak konstitusi?” ujarnya. [rif]