“Bisa saja ada pemerintahan darurat. Dipindahkan ke kota lain, jadi fungsi dari ibu kota itu tetap harus dijalankan karena satu negara tanpa pemerintahan itu lumpuh,” Ilham Habibie (Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nasional)
BARISAN.CO – Sirene serangan udara terdengar di kota barat Lviv pada Jumat (18/3/2022), diikuti oleh suara ledakan kepulan asap yang jaraknya beberapa mil dari pusat kota. Menurut wali kota Lviv, Andriy Sadovy, beberapa rudal menghantam pabrik perbaikan pesawat. Tidak ada korban jiwa dari serangan itu, tulis Andiy di postingan akun Telegramnya. Setidaknya, tiga ledakan terdengar tidak lama setelahnya sengan sirene serangan udara yang terdengar di seluruh kota.
Sejak 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina besar-besaran. Senin lalu (14/3/2022), PBB menyebut jumlah orang yang terbunuh akibat invansi itu sekitar 700 jiwa. Pada hari pertama, ibu kota Kiev yang diserang rudal balistik Rusia. Kepanikan muncul dan warga pun berhamburan menyelamatkan diri mereka. Ibu kota Ukraina telah luluh-lantak akibat serangan tentara Rusia yang kini, bak kota mati.
Melihat yang terjadi di Ukraina selama beberapa minggu terakhir, Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara (FDN), Ilham Habibie mengatakan, perlunya untuk memikirkan aspek ketahanan dan pertahanan di ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, Kiev sudah lama dituju oleh tentara Rusia dari berbagai arah. Ilham menilai dari segi perang, ibu kota memang sangat kuat sebagai simbol di ranah politik. Namun begitu, ia menyampaikan, tak berarti setelah ibu kota diduduki pihak lawan, negara itu akan menyerah.
“Saya kira misalnya di Indonesia saja, dulu kita juga ibu kota pertama di Jogja dan itu memang sengaja karena Jakarta tidak bisa kita duduki dari tentara kita belum cukup, belum bisa menang. Tidak berarti bahwasanya negara itu tidak bisa dimulai dengan satu ibu kota atau satu tempat di mana pemerintahan itu ada dan tidak harus di ibu kota,” kata Ilham pada diskusi FDN, Kamis (17/3/2022).
Fungsi Pemerintahan Tidak Dipusatkan Satu Tempat
Dalam diskusi bertema Kajian Keamanan dan Pertahanan Ibu Kota Negara Baru, dia membayangkan, sekali pun Kiev jatuh, belum tentu Ukraina langsung kalah perang karena tergantung dari sikonnya.
“Bisa saja ada pemerintahan darurat. Dipindahkan ke kota lain, jadi fungsi dari ibu kota itu tetap harus dijalankan karena satu negara tanpa pemerintahan itu lumpuh,” lanjut pria berdarah Gorontalo ini.
Dia menjelaskan, terlebih di zaman 4.0, fungsi pemerintahan itu tidak lagi secara absolut terkait dengan lokasi.
“Bisa juga sebagian kita lakukan di tempat lain secara virtual atau dengan cara-cara yang tidak memerlukan orang ketemu tatap muka di satu tempat,” tegasnya.
Ilham mencontohkan di beberapa negara lain, adanya pemisahan fungsi-fungsi pemerintahan yang sengaja tidak dipusatkan di satu tempat.
“Misalnya, di Belanda, ibu kotanya itu Amsterdam, namun fungsi daripada trias politica-nya di Den Haag. Ada juga yang menarik dari segi sejarah, di Jerman itu ibukotanya Berlin, tapi Kementerian Pertahanannya di Born karena mereka memang mau menjauhkan fungsi pertahanan dan juga sejarahnya sebagai Nazi Jerman,” jelas ilham.
Ilham menuturkan, banyak orang Eropa yang menganggap Berlin sebagai satu hal yang mengancam. Sehingga, dia menganggap, Indonesia juga harus memikirkan, apakah semua kementerian harus ditempat yang sama atau dengan sengaja disebarluaskan.
“Saya kira sudah jelas sekali, Insya Allah fungsi pemerintahan itu suatu ketika akan dipindahkan ke Nusantara. Namun, fungsi bisnis atau hal-hal terkait bisnis, apakah harus pindah? Saya tidak tahu,” lanjut Ilham.
Perang Siber
Dia mengungkapkan, terkait fungsi pemerintahan dalam hal keamanan dan pertahanan perlu melihat perang yang sedang berlangsung di Kiev. Atau di masa mendatang bukan hanya soal perang fisik saja.
“Misalnya perang ekonomi, Rusia mendapat sanksi-sanksi dari PBB dan banyak negara. Ada juga perang siber, kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi itu pasti berjalan,” tutur Ilham.
Sehubungan dengan perang siber, Ilham menyampaikan, peran dari intelijen masing-masing negara dengan sengaja menyebarkan disinformasi, tidak begitu terlihat.
“Tapi itu juga merupakan bagian saya sebagai fungsi dari pertahanan dan keamanan, fungsi ibu kota itu bisa saja di masa mendatang tersebar. Tidak lagi di satu tempat saja. Yang absolut itu mungkin ada istana presiden, parlemen, atau Mahkamah Agung. Sedangkan, kalau kementerian itu bisa saja tersebar sesuai kebutuhannya,” ujar Ilham.
Daya Dukung Ibu Kota Akan Dibatasi
Menanggapi hal itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, IKN dirancang dengan memperhatikan daya dukung dari ibu kota.
“Pak Jokowi dalam satu kesempatan mengatakan jangan sampai 10 hingga 20 tahun mendatang, kita tidak bisa memprediksikan daya dukung ibu kota hingga masalah-masalah sekarang yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung tentang kepadatan penduduk, kualitas udara, kemacetan, dan seterusnya itu terulang di ibu kota Nusantara,” ungkap Andi.
Sehingga, daya dukungnya perlu dibatasi. Andi mengungkapkan, Presiden Jokowi juga telah meminta Lemhanas untuk mengkaji daya dukung ideal untuk IKN baru. Misalnya terkait jumlah penduduknya yang akan tinggal di sana.
Bayangan mudahnya itu sekitar 1,2 hingga 1,4 juta penduduk saja di IKN. Sehingga kemudian, Nusantara akan berperan sebagai kawasan induk pemerintah pusat, tapi tidak berarti secara otomatis akan terjadi pergeseran pusat ekonomi dan teknologi,” ujar Andi.
Sebab, menurut Andi, ibu kota dirancang sebagai kawasan induk pemerintah pusat dengan daya dukung yang direncanakan akan ada titik atasnya.
“Mungkin untuk IKN, kita harus membuat doktrin pertahanan khusus, doktrin pertahanan ibu kota. Mungkin, ibu kota bisa dirancang sehingga ada bentuk-bentuk doktrin baru yang memang menyesuaikan dengan karakter ibu kota yang memiliki daya dukung tertentu. Dan juga dengan kerawanan-kerawanan ibukotanya,” tutur Andi. [rif]