“Misalnya, di Belanda, ibu kotanya itu Amsterdam, namun fungsi daripada trias politica-nya di Den Haag. Ada juga yang menarik dari segi sejarah, di Jerman itu ibukotanya Berlin, tapi Kementerian Pertahanannya di Born karena mereka memang mau menjauhkan fungsi pertahanan dan juga sejarahnya sebagai Nazi Jerman,” jelas ilham.
Ilham menuturkan, banyak orang Eropa yang menganggap Berlin sebagai satu hal yang mengancam. Sehingga, dia menganggap, Indonesia juga harus memikirkan, apakah semua kementerian harus ditempat yang sama atau dengan sengaja disebarluaskan.
“Saya kira sudah jelas sekali, Insya Allah fungsi pemerintahan itu suatu ketika akan dipindahkan ke Nusantara. Namun, fungsi bisnis atau hal-hal terkait bisnis, apakah harus pindah? Saya tidak tahu,” lanjut Ilham.
Perang Siber
Dia mengungkapkan, terkait fungsi pemerintahan dalam hal keamanan dan pertahanan perlu melihat perang yang sedang berlangsung di Kiev. Atau di masa mendatang bukan hanya soal perang fisik saja.
“Misalnya perang ekonomi, Rusia mendapat sanksi-sanksi dari PBB dan banyak negara. Ada juga perang siber, kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi itu pasti berjalan,” tutur Ilham.
Sehubungan dengan perang siber, Ilham menyampaikan, peran dari intelijen masing-masing negara dengan sengaja menyebarkan disinformasi, tidak begitu terlihat.
“Tapi itu juga merupakan bagian saya sebagai fungsi dari pertahanan dan keamanan, fungsi ibu kota itu bisa saja di masa mendatang tersebar. Tidak lagi di satu tempat saja. Yang absolut itu mungkin ada istana presiden, parlemen, atau Mahkamah Agung. Sedangkan, kalau kementerian itu bisa saja tersebar sesuai kebutuhannya,” ujar Ilham.
Daya Dukung Ibu Kota Akan Dibatasi
Menanggapi hal itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, IKN dirancang dengan memperhatikan daya dukung dari ibu kota.
“Pak Jokowi dalam satu kesempatan mengatakan jangan sampai 10 hingga 20 tahun mendatang, kita tidak bisa memprediksikan daya dukung ibu kota hingga masalah-masalah sekarang yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung tentang kepadatan penduduk, kualitas udara, kemacetan, dan seterusnya itu terulang di ibu kota Nusantara,” ungkap Andi.
Sehingga, daya dukungnya perlu dibatasi. Andi mengungkapkan, Presiden Jokowi juga telah meminta Lemhanas untuk mengkaji daya dukung ideal untuk IKN baru. Misalnya terkait jumlah penduduknya yang akan tinggal di sana.
Bayangan mudahnya itu sekitar 1,2 hingga 1,4 juta penduduk saja di IKN. Sehingga kemudian, Nusantara akan berperan sebagai kawasan induk pemerintah pusat, tapi tidak berarti secara otomatis akan terjadi pergeseran pusat ekonomi dan teknologi,” ujar Andi.