Oleh: Yusdi Usman
Dunia berubah sejak corona hadir. Penularan virus ini berlangsung sangat cepat. Penyebarannya sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan. Sebanyak 204 negara menjadi korban penyebaran virus yang diberi nama covid19 ini.
Sampai aktikel ini di tulis, infeksi positif covid19 sudah melebihi 1 juta orang, tepatnya 1.097.909 orang, dengan tingkat kematian mencapai 59.131 orang. Di Indonesia, angka resmi yang dikeluarkan pemerintah memperlihatkan bahwa kasus positif covid19 sebanyak 1.986 orang dengan kematian sebanyak 181 orang.
Penyebaran kasus covid19 di Indonesia cenderung didominasi oleh DKI Jakarta.Menurut juru bicara pemerintah covid19, di DKI Jakarta terdapat 956 positif dengan kematian 96 orang.Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dua hari lalu menyampaikan bahwa jumlah jenazah yang dimakamkan di DKI Jakarta dengan menggunakan protap covid19 sebanyak 401 orang.
Yang menarik juga adalah bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seperti dilaporkan sejumlah media, mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terkejut dengan data positif covid19 yang dalam waktu dekat akan diberikan provinsinya.
Ini merupakan sinyal yang diberikan oleh Ridwan Kamil bahwa betapa seriusnya persoalan ini dan penyebaran covid19 sudah masuk dalam kategori berbahaya.Ridwan Kamil juga mengeluhkan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan covid19 ini.
Di tingkat lapangan, kemampuan pemerintah dalam melakukan tes covid19 (baik rapid test maupun mekanisme lain yang lebih akurat) cenderung sangat terbatas. Sementara, banyak masyarakat kemungkinan sudah terpapar covid19, namun tidak menunjukkan gejala yang memadai, sehingga orang-orang seperti ini akan menjadi pembawa (carrier) covid19 kepada orang-orang lain di sekitarnya.
Kondisi inilah yang saat ini berkembang, sehingga penyebaran dan penularan covid19 menjadi tidak terkendali.Apalagi tidak ada kebijakan pembatasan mobilitas sosial horizontal dalam masyarakat, yang menyebabkan situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan.
Dalam situasi darurat covid19 yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, pemerintah dan semua pihak harus memikirkan pilihan-pilihan kebijakan yang tepat, cepat dan terbaik dalam rangka memutuskan rantai penyebaran dan penularan covid19 kepada masyarakat yang lebih luas.Pilihan-pilihan kebijakan yang cepat dan tepat ini harus diletakkan di atas kepentingan menyelamatkan masyarakat dari covid19, bukan kepentingan politis.
Tantangan Social Distancing
Salah satu pendekatan dalam upaya memutuskan rantai penyebaran dan penularan covid19 adalah social distancing.Social distancing merupakan konsep sosiologi dalam interaksi sosial yang dikembangkan oleh antropolog Edwar T. Hall (1982).
Hall dalam Sunarto (2004) mengatakan bahwa dalam interaksi sosial, setiap individu dalam masyarakat menerapkan empat jenis jarak (distance), yakni jarak intim (intimate distance), jarak personal (personal distance), jarak sosial (social distance), dan jarak publik (public distance).
Setiap jarak dalam interaksi sosial ini mempunyai tingkat jauh dekat yang berbeda. Interaksi sosial dalam jarak intim (intimate distance) berada pada interval 0 – 45 cm, dalam jarak pribadi (personal distance) pada interval 0,54 cm – 1,22 meter, untuk jarak sosial (social distance) pada interval 1,22 meter – 3,66 meter, sedangkan interaksi sosial untuk jarak publik (public distance) berada pada interval lebih dari 3,66 meter.
Konsep jarak sosial (social distancing) ini kemudian digunakan oleh WHO sebagai sebuah pendekatan dalam pencegahan penularan covid19. Intinya adalah bahwa interaksi sosial yang berada dalam jarak sosial ini akan aman dari penularan covid19 jika dilakukan dengan konsisten dalam interaksi sosial sehari-hari. Jika Hall membuat jarak sosial (social distancing) antara 1,22 meter sampai 3,66 meter, maka hal ini sejalan dengan usulan WHO dimana setiap orang diharapkan menerapkan social distancing pada jarak lebih dari 1 meter, dengan mempertimbangkan jarak tetesan kecil dari batuk dan bersin mereka yang terkena positif covid19.