Menurutnya, keberadaan payung hukum dan SOP (Standard Operating Procedure) sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan MBG berjalan terstruktur dan aman.
“Tanpa SOP, mekanisme dapur produksi MBG tidak bisa dijamin higienis. Pengawasan terhadap pekerja dapur juga penting agar tidak terpapar zat berbahaya, seperti asap rokok. Residu dari asap rokok bisa menempel pada permukaan dan mencemari makanan,” ujar Nailah.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 kasus keracunan makanan telah terjadi selama program MBG berjalan, dengan Jawa Barat menjadi wilayah yang paling terdampak.
Nailah menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam program ini.
“Keracunan makanan tidak bisa ditoleransi, bahkan satu kasus pun harus dicegah. Ini bukan soal keberhasilan 99,99 persen, tapi menyangkut keselamatan individu yang seharusnya sehat justru menjadi sakit akibat kelalaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nailah mendorong agar anggaran MBG benar-benar difokuskan kepada kelompok paling rentan, khususnya ibu hamil dan balita dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia menilai penyesuaian ini penting agar program tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. []
