Mahfud MD Menjelaskan jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis.
BARISAN.CO – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tegas membantah Pembentukan tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PPHAM) yang dituding untuk menghidupkan kembali kelompok komunis di Indonesia.
Mahfud MD menjalaskan dan rekomendasi Tim PPHAM tidak hanya berisi peristiwa 1965-1966 yang memang bersinggungan dengan PKI.
“Ada banyak kasus pelanggaran HAM berat lain yang diurus dan diminta segera diselesaikan,” terangnya dikutip dari msn.com.
Mahfud MD Menjelaskan jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis.
“Justru ini banyak rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran terhadap orang muslim di Aceh,” ujar Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023)
Setidaknya, ada tiga kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang berlokasi di Aceh dan menyasar kaum muslim sebagai korban. Ketiganya, peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis 1989, peristiwa Simpang KKA 1999, serta peristiwa Jambo Keupok 2003.
Mereka dibunuh karena dianggap terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, pelanggaran kasus HAM berat lain yang juga menyasar pemeluk Islam adalah tragedi pembantaian dukun santet pada rentang 1998-1999.
Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan di Aceh itu ada tiga kasus dan korbannya itu Islam semua. Kemudian, dukun santet itu ulama semua.
“Ada 142 orang jadi korban. Keluarga mereka sampai sekarang masih menderita,” jelas Mahfud.
Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Tim PPHAM ialah untuk memulihkan hak-hak seluruh keluarga korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana. Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak keluarga korban yang hidup dalam tekanan dan diskriminasi masyarakat lantaran stigma yang melekat pada keluarga mereka yang dibunuh di masa lalu.
“Ada beberapa orang yang masih menerima diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sampai sekarang masih menjalani rehabilitasi fisik. Mereka masih menderita dan pemerintah harus turun tangan,” jelas Mahfud. [Luk]