BARISAN.CO – Jika membicarakan bus listrik yang terbayang oleh kita adalah bus bertenaga listrik. Saat ini, banyak negara berduyun-duyun mendorong emisi nol karbon guna menghindari pemanasan global. Tujuannya tak lain, untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan.
Pada 8 Maret lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan 30 bus listrik Transjakarta. Perusahaan BUMD itu sendiri setidaknya telah melayani 85 persen populasi di ibu kota.
Dalam acara Mimbar Virtual dengan Tema Tantangan dan Masa Depan Bus Listrik di Jakarta, pakar lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, Yanto Ph.D mengatakan, suhu panas di Amerika paling tinggi akibat pemanasan global. Pria lulusan Universitas Colorado ini memaparkan, dari beberapa riset, sektor transportasi menyumbang 29,1 persen jejak karbon.
“Transportasi darat menyumbang 10 persen dari jejak karbon. Jika kita tidak membangun energi alternatif, maka pemanasan global akan terus meningkat,” kata Yanto pada Rabu (23/3/2022).
Yanto menjelaskan, amat sulit untuk mengubah masyarakat bermobilitas tanpa kendaraan. Oleh karena itu, dengan hadirnya transportasi publik berbasis bus listrik seperti Transjakarta, Yanto optimis akan mengurangi jejak karbon yang jauh lebih besar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menyebut, sumber pembangkit listrik yang tersedia di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya ramah lingkungan. Menanggapi hal itu, Yanto menyampaikan, semua bergantung dari keinginan pemerintah agar energi terbaharukan ini bisa berkembang di Indonesia.
“Dari sisi geografis, Indonesia memiliki potensi mengembangkan energi listrik terbaharukan dari air. Punya potensi listrik dari air 70 ribu megawatt. Belum lagi dari sisi tenaga surya,” kata pria asal Blora, Jawa Tengah itu.
Direktur Operasi & Keselamatan PT Transportasi Jakarta, Yoga Adiwinarto memaparkan 30 bus yang telah tersedia itu berkapasitas baterai 324 kWh.
“Satu bus di-charge penuh dapat beroperasi sejauh 250 km sekali jalan,” kata Yoga.
Oktober tahun ini, masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Sedangkan, dalam Pergub DKI Jakarta No 90 Tahun 2021 pasal 7 ayat 3, tertulis menetapkan Net Zero Emission pada tahun 2050. Yang itu berarti tersisa, 28 tahun untuk mencapai komitmen tersebut.
Tentu dengan lengsernya pemimpin, ada kekhawatiran tidak dilanjutkannya program yang sedang dilanjutkan saat ini termasuk bus listrik ini. Padahal, dalam rencana jangka panjang elektrifikasi bus listrik armada Transjakarta baru akan selesai 100 persen pada tahun 2030.
Namun begitu, Yoga menerangkan bahwa di tahun 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Sehingga menurutnya, dengan adanya Perpres tersebut, implementasi bus listrik ini sudah sangat konheren.
“Mulai dari national policy atau kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan di tataran pemerintah provinsi dan juga langsung dilaksanakan oleh bUMD sebagai pelaksana sehari-hari. Jadi, benang merahnya sebenarnya sudah kelihatan. Jadi, saya pikir siapa pun yang akan melanjutkan tongkat estafet dari kepimpinan Pak Anies akan terus melanjtkan hal seperti itu,” tutur Yoga.