Sebagai pemimpin negara, Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc dianggap bertanggung jawab karena membiarkan beberapa pejabat, termasuk dua Wakil Perdana Menteri dan tiga Menteri melakukan pelanggaran berat.
BARISAN.CO – Komite Partai Pusat Vietnam menerima pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc dari jabatannya sebagai anggota Politbiro dan komite, presiden Vietnam, dan ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional periode 2021-2026, menurut laporan media pemerintah Vietnam, VNE.
Keputusan itu diambil dalam rapat luar biasa komite pada Selasa (17/1/2023) waktu setempat.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan itu menyebut, Presiden yang terpilih pada April 2021 itu adalah pemimpin kunci Partai Komunis dan Negara, Phuc dipercaya dan ditugaskan ke banyak posisi penting oleh komite dan Politbiro.
Sebagai perdana menteri periode 2016-2021, Phuc memimpin dan menjalankan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang membuahkan hasil penting.
“Karena dia sangat menyadari tanggung jawabnya kepada Partai dan rakyat, Phuc mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan pensiun,” isi pernyataan itu.
Akan tetapi, sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab membiarkan beberapa pejabat, termasuk dua Wakil Perdana Menteri dan tiga Menteri melakukan pelanggaran berat. Majelis nasional negara telah mencopot Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam dari posisi mereka sebagai wakil perdana menteri bulan ini.
Minh adalah menteri luar negeri dan Dam bertanggung jawab atas penanganan pandemi di negara tersebut. Sedikitnya 100 pejabat dan pengusaha, termasuk asisten Dam, ditangkap terkait skandal pendistribusian alat tes Covid. Sedangkan, 37 orang, banyak dari mereka adalah diplomat senior dan polisi, juga telah ditangkap dalam penyelidikan atas pemulangan orang Vietnam selama pandemi.
Setelah menutup perbatasannya untuk memperlambat penyebaran virus, Vietnam menyelenggarakan hampir 800 penerbangan charter untuk membawa pulang warga dari 60 negara dan wilayah. Namun, para pelancong menghadapi prosedur yang rumit saat membayar tarif penerbangan dan biaya karantina yang sangat tinggi untuk kembali ke Vietnam.
Vietnam yang otoriter, dijalankan oleh Partai Komunis dan secara resmi dipimpin Sekretaris Jenderal Partai, Presiden dan Perdana menteri, dengan keputusan besar dibuat oleh politbiro yang sekarang beranggotakan 16 orang.
Konstitusi Vietnam 2013 menetapkan, Presiden adalah kepala negara, mewakili negara dalam urusan internal dan eksternal. Presiden dipilih oleh Majelis Nasional di antara deputi majelis, dan dengan demikian majelis akan melakukan prosedur untuk memberhentikan Phuc sebagai presiden.
Phuc (69) merupakan anggota Komite Partai Pusat Vietnam, Politbiro, dan Majelis Nasional Vietnam untuk beberapa periode.
Sejak tahun 1997 hingga 2006, dia menjadi ketua Komite Rakyat Provinsi Quang Nam.
Phuc diangkat menjadi Kepala Kantor Pemerintah pada 2006 dan Wakil Perdana Menteri pada 2011, sebelum akhirnya menjadi perdana menteri lima tahun kemudian.
Kepergian Phuc yang tiba-tiba adalah langkah yang tidak biasa di Vietnam, di mana perubahan politik biasanya diatur dengan hati-hati, dengan penekanan pada stabilitas yang hati-hati.
Le Hong Hiep, seorang rekan di Institut ISEAS-Yusof Ishak di Singapura mengatakan, pengunduran diri Phuc juga dapat dikaitkan dengan pertikaian politik.
“Ini terutama terkait dengan investigasi korupsi, tetapi kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa saingan politiknya juga ingin mencopotnya dari posisinya karena alasan politik,” katanya kepada AFP.
Sementara, pemimpin Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, arsitek dari gerakan anti-korupsi terbesar di Vietnam akan mundur pada tahun 2026.
“Beberapa politisi akan mencoba untuk mendapatkan hadiah (tertinggi) dan karena persaingan dari saingan mereka, dalam hal ini Tuan Phuc adalah salah satunya, mereka mungkin ingin menyingkirkannya untuk membuka jalan bagi kandidat lain untuk mendapatkan posisi teratas,” jelasnya. [rif]
